Pantau Flash
Jokowi Bakal Lantik Komjen Listyo Sigit sebagai Kapolri pada 27 Januari
Pimpinan MPR Dukung Peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang
COVID-19 RI per 25 Januari: Total Kasus Positif Mencapai 999.256
Aneh tapi Nyata, Kisah Diki Jenggo yang Mati Suri Dua Kali Padahal Sempat Membusuk
LaporCovid-19: Ada 34 Pasien Covid Ditolak RS karena Penuh

20 Capim KPK Banyak Dikritik, Fadli Zon: Presiden Harus Dengar Dong!

20 Capim KPK Banyak Dikritik, Fadli Zon: Presiden Harus Dengar Dong! Fadli Zon (Foto: Pantau.com/Bagaskara Isdiansyah)

Pantau.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon angkat bicara menanggapi terkait banyaknya kritikan dari berbagai LSM kepada Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK yang sudah meloloskan 20 nama. Fadli meminta kepada Presiden RI Joko Widodo untuk mendengarkan masukan-masukan yang dilayangkan terkait capim KPK.

"Ya paling tidak presiden harus mendengarkan aspirasi dari masyarakat dong. Presiden juga bisa menyampaikan pandangannya. Dan itu saya kira mempengaruhi, itu diranah eksekutif," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Baca Juga: Pengamat: Capim KPK dari Unsur Kepolisian Harus Buka Komitmen ke Publik

Di sisi lain, Fadli menilai bahwa selama ini Jokowi justru memprioritaskan hal yang seharusnya tak diprioritaskan. Fadli pun memberikan contoh yakni seperti sekarang saat pemerintah lebih fokus kepada pemindahan ibu kota.

"Ya saya kira kadang-kadang beliau ini mengintervensi apa yang tidak perlu diintervensi, dan tidak mengintervensi apa yang perlu diintervensi gitukan," ungkapnya. 

"Seperti pemindahan ibu kota ini kan tidak jelas. Harusnya dia prioritaskan Papua, menurut saya ini permasalahan yang serius tetapi kelihatannya enteng dari ucapannya itu mengentengkan padahal urusan papua ini urusan serius. Begitu juga ya lain," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Antikorupsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengkritik seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada tahap terakhir yang meloloskan 20 orang, calon terbanyak berlatar belakang kepolisian. 

Baca Juga: Komisi III DPR Tegaskan Tak Ada Kecacatan di Pansel Capim KPK

"Sebab dari komposisi 20 besar seperti sekarang ini, institusi Kepolisian 4 orang, Kejaksaan 3 orang, Universitas 2 orang, Pengadilan 1 orang dan dari internal KPK 2 orang. Dengan komposisi ini yang didominasi kepolisian," ujar Anggota KMS Antikorupsi Sultra Kisran Makati dalam keterangannya, Minggu 25 Agustus 2019.

Dia pun menyindir jika mereka terpilih maka masyarakat dapat beranggapan bahwa kantor kepolisian nantinya akan berada di dua tempat. "Di Jalan Trunojoyo dan Kuningan," kata dia.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia

Berita Terkait: