3 Tersangka Baru Korupsi Pengalihan Hutan Lindung jadi SPBU Mamuju, 2 di Antaranya Anak Buah Menteri Hadi

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulbar Feri Mupahir (tengah) saat menyampaikan rilis terkait penetapan dan penahanan tiga tersangka, Senin (1/8/2022). (ANTARA/HO/Seksi Penkum Kejati Sulbar)

Pantau – Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Barat menetapkan tiga tersangka baru dalam dugaan korupsi pengalihan hak pada hutan negara dengan fungsi hutan lindung di Desa Tadui, Kabupaten Mamuju.

“Ketiganya langsung dilakukan penahanan di Rutan Kelas IIB Mamuju, selama 20 hari terhitung mulai hari ini hingga 20 Agustus 2022,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sulawesi Barat, Feri Mupahir, kepada wartawan, di Mamuju, Senin (1/8/2022).

Menurutnya, ketiga orang tersebut berinisial MI, MN, dan MU. Mereka pada tahun 2017 berstatus sebagai pegawai BPN Mamuju dan saat ini dua di antaranya merupakan anak buah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, yang dalam hal ini adalah salah satu tersangka berstatus sebagai Kepala BPN di salah satu kabupaten di Sulbar, kemudian satu orang lainnya berstatus ASN di Kanwil Pertanahan Sulbar. Selain itu, satu tersangka lagi sudah pensiun.

Feri mengatakan, penahanan ketiga tersangka dengan pertimbangan pasal yang disangkakan adalah pasal yang ancaman hukumannya di atas lima tahun vide Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP.

“Kemudian, ada kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri dan merusak atau menghilangkan barang bukti serta memengaruhi saksi-saksi lainnya.Berkas perkara tersangka dalam tahap penyusunan sehingga proses penanganan akan cepat selesai,” terang Feri Mupahir.

Sebelumnya, Kejati Sulbar telah menetapkan dan melakukan penahanan tiga orang tersangka dalam kasus tersebut, yakni ADH selaku pemilik SPBU Desa Tadui, HN mantan Kepala BPN Mamuju serta mantan Kepala Desa Tadui berinisial SB.

Kasus dugaan korupsi alih fungsi hutan lindung itu berlangsung pada 2016. Saat itu, ADH membeli lahan dalam kawasan hutan lindung di Desa Tadui dengan maksud akan membangun stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Selanjutnya, tersangka SB yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Tadui menerbitkan sporadik (surat pernyataan fisik bidang tanah) yang statusnya dicantumkan sebagai tanah negara bebas, padahal diketahui lokasi tersebut adalah kawasan hutan.

Kemudian, berdasarkan sporadik tersebut, ADH mengajukan permohonan penerbitan sertifikat kepada Kepala BPN Mamuju yang saat itu dijabat HN.

Tersangka HN menyetujui penerbitan status kepemilikan permohonan ADH, tanpa berkoordinasi atau meminta informasi dari Dinas Kehutanan atau instansi berwenang lainnya dan selanjutnya pada 23 Maret 2017 menerbitkan SHM Nomor 611 seluas 10.370 meter persegi.

Atas penguasaan tanah dalam kawasan hutan lindung tersebut negara dirugikan senilai Rp2,8 miliar.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Firdha Rizki Amalia