Pantau Flash
Alami Pneumonia Akibat Korona, Musisi jazz Ellis Marsalis Meninggal Dunia
WP KPK Tolak Wacana Pembebasan Napi Koruptor Dampak Pandemi Korona
Penanganan COVID-19 di Jakarta Disebut Lebih Baik dari Jabar dan Banten
PSI pada Jokowi: Mudik Harus Dilarang, Kalau Imbauan Saja Tak Akan Efektif
Update COVID-19 3 April: 1.986 Kasus Positif, 134 Sembuh, 181 Meninggal

50 RUU Disetujui Baleg dan Pemerintah Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Headline
50 RUU Disetujui Baleg dan Pemerintah Masuk Prolegnas Prioritas 2020 Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly usai Raker. (Foto: Pantau.con/Bagaskara Isdiansyah).

Pantau.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM serta DPD RI menyepakati 50 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020.

"Pada prinsipnya seluruh fraksi setuju terhadap 50 RUU yang kita tetapkan hari ini," kata Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Kerja (Raker) bersama MenkumHAM dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Menurut Supratman, dari 9 Fraksi yang ada di DPR hanya 6 Fraksi menyetujui secara bulat. Sementara 3 Fraksi memberikan catatan yakni Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PDI Perjuangan. "Fraksi Nasdem memberi catatan soal carry over tentang UU Minerba. Fraksi Golkar memberi catatan tentang RUU penyadapan. PDIP juga memberi sekian banyak catatan," ungkapnya.

Baca juga: Sore Ini Baleg DPR RI Gelar Raker Tentukan Prolegnas Prioritas 2020

Supratman menambahkan, beberapa poin dalam Prolegnas yang mengalami perubahan, pertama RUU Badan Keamanan Laut (Bakamla) menjadi prioritas usulan pemerintah, kedua, Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menjadi usulan pemerintah, RUU Komisi Yudisial yang menjadi usulan Baleg DPR RI didrop, dan RUU TNI yang sebelumnya usulan pemerintah menjadi usulan Baleg DPR RI.

Sementara itu MenkumHAM Yasonna Laoly dalam raker menyampaikan rasa terimakasihnya atas persetujuan bersama mengenai Prolegnas Prioritas 2020.

"Kami berharap dapat kita selesaikan, atas kesepakatan bersama dpt diselesaikan dg cepat, tentu dengan mempertimbangkan masukan-masukan seluruh fraksi. Tapi prioritas ini hendaknya dapat kita lakukan bersama-sama. Saya percaya ini demi kepentingan bersama. Mohon juga segera diputuskan segera ke rapat paripurna," kata Yasonna.

Baca juga: Komisi III Pilih Hati-hati Tentukan Sikap Terkait Panja-Pansus Jiwasraya

Sebanyak 50 RUU masuk Prolegnas prioritas 2020 yaitu:

1. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
3. RUU tentang Pertanahan
4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
5. RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
7. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
8. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
9. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
10. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
11. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
12. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
13. RUU Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
14. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
15. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
16. RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial
17. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
18. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
19. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI
20. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
21. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
22. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
23. RUU tentang Penyadapan
24. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila
25. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
26. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
27. RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional
28. RUU tentang Sistem Kesehatan Nasional
29. RUU tentang Kefarmasian (Omnibus)
30. RUU tentang PKS
31. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua
32. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
33. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
34. RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional
35. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
36. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
37. RUU tentang Ketahanan Keluarga
38. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
39. RUU tentang Profesi Psikologi
40. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama
41. RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus)
42. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus)
43. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi
44. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika
45. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
46. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK
47. RUU tentang Ibu Kota Negara (Omnibus)
48. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
49. RUU tentang Daerah Kepulauan
50. RUU tentang Bakamla.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta

Berita Terkait: