Pantau Flash
Jokowi Kenakan Sabu, Baju Adat NTT di Sidang Tahunan MPR RI
Anies Kembali Perpanjang PSBB Transisi Jakarta untuk ke-4 Kalinya
Seluruh Peserta Sidang Tahunan MPR RI Wajib Melakukan Swab Test
Kadisparekraf DKI Jakarta Cucu Ahmad Kurnia Tutup Usia
Subsidi Bunga KUR 6 Persen Diperpanjang hingga Desember 2020

Ada 9 UU yang Harus Direvisi Terkait Pemindahan Ibu Kota, Apa Saja?

Ada 9 UU yang Harus Direvisi Terkait Pemindahan Ibu Kota, Apa Saja? Gedung DPR (Foto: Pantau.com/Yusuf Fadillah)

Pantau.com - Anggota Komisi II di DPR RI Yandri Susanto mengatakan, ada banyak Undang-Undang yang harus direvisi dan buat baru terkait dengan pemindahan ibu kota baru. Adapun saat ini DPR telah menerima surat hasil kajian pemindahan ibu kota dari Presiden Joko Widodo.

"Banyak sekali, karena menyangkut masalah kedudukan lembaga tinggi, atau parpol atau beberapa komisioner itu kan semua disebut beribu kota, bertempat di ibu kota negara dalam hal ini Jakarta. Maka semua menyangkut UU yang akan diubah itu harus direvisi atau diubah total," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 27 Agustus 2019.

Belum lagi terkait dengan masalah para Aparatur Sipil Negara (ASN), Yandri menilai hal tersebut juga harus menjadi perhatian.

Baca Juga: 7 Hal yang Terjadi pada Jakarta Jika Tak Lagi Jadi Ibu Kota Indonesia

"Masalah UU ASN, UU masalah DKI Jakarta, mengenai posisi aset negara yg ada di Jakarta. Jadi banyak sekali," ungkapnya.

Untuk itu, Ketua DPP Partai Amanat Nasional ini mengingatkan bahwa terkait dengan pemindahan ibu kota bukan lah perkara yang mudah. Sementara itu Yandri menilai tak mungkin proses pemindahan dilakukan seiring dengan proses revisi UU di DPR.

Baca Juga: Gerindra: Prabowo Siap Berikan Lahannya di Kaltim untuk Ibu Kota Baru

"Jadi banyak sekali, tidak segampang yang saya katakan tadi, memindahkan desa satu ke desa lain, itupun harus ada UU-nya," tandasnya.

Berikut sembilan Undang-Undang yang harus direvisi atau dibuat terkait pemindahan ibu kota negara:

1. Revisi UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbu Kota Jakarta sebagai lbu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Jakarta tidak lagi sebagai lbu Kota Negara sehingga perlu peraturan baru) 

2. Pembuatan UU tentang (nama daerah yang dipilih) sebagai lbu Kota Negara 

3. Revisi atau pembuatan UU tentang Penataan Ruang di lbu Kota Negara 

4. Revisi atau pembuatan UU tentang Penataan Pertanahan di ibu Kota Negara (sinergi dengan tanah adat) 

5. Revisi UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 

6. Revisi UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (pengaturan kawasan strategis Ibu Kota Negara sebagai ring 1) 

7. Revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

8. Revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah 

9. Pembuatan UU tentang Kota

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia

Berita Terkait: