Pantau Flash
Gawat! Sudah 51 Perkantoran di DKI Jakarta Tutup Akibat COVID-19
Antonio Banderas Umumkan Positif COVID-19 di Hari Ulang Tahunnya
Pemerintah Perpanjang Stimulus Keringanan Listrik hingga Akhir Tahun
Rusia Jadi Negara Pertama di Dunia yang Setujui Vaksin COVID-19
Menteri Budi: Masa Pandemi Ancam Kebangkrutan Industri Penerbangan

Agus Rahardjo Cs Gugat UU KPK ke MK, Komisi III Lihat Ada Ketidaktertiban

Headline
Agus Rahardjo Cs Gugat UU KPK ke MK, Komisi III Lihat Ada Ketidaktertiban Arsul Sani (Foto: Pantau.com/Bagaskara Isdiansyah)

Pantau.com - Komisi III DPR RI mengaku menghormati keputusan Pimpinan KPK Agus Rahardjo dkk untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi mengenai UU nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun, ada sebuah ketidaktertiban di sana.

"Memang tidak ada aturan yang melarang kalau pimpinan KPK atau pun pimpinan lembaga negara itu dilarang, meskipun kita harus beri catatan bahwa kalau yang mengajukan judicial review itu adalah orang yang masih duduk di sebuah pimpinan lembaga negara ya nanti pertanyaannya, apa ada potensi baru potensi ketidak tertiban dalam pemerintahan," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Baca juga: Pimpinan KPK Ajukan Judicial Review ke MK, Ini Tanggapan Mahfud MD

Arsul pun menjelaskan, apa yang dimaksudnya mengenai potensi ketidaktertiban para pimpinan KPK dalam melakukan judicial review ke MK.

"Coba kita bayangkan, nanti kalau ada pemerintah presiden DPR sebagai pembentuk UU. Membentuk UU kemudian mengurangi kewenangan sebuah lembaga ya atau memindahkan kewenangan dari satu lembaga ke lembaga lain terus di uji materi ke MK, ya kan lucu jadinya. Maka ada potensi ketidaktertiban dalam etika pemerintahan," ungkapnya.

Kendati begitu, Arsul menegaskan bahwa komisi III maupun pemerintah siap menjawab dalil-dalil dari pemohon dalam hal ini Pimpinan KPK terkait dengan UU KPK. "UU dasar nanti itu kita lihat, pemerintah pasti akan memberikan jawaban DPR juga akan beri keterangan," tuturnya.

"Termasuk apakah KPK tidak diajak bicara kan begitu klaimnya, nanti kita keluarkan dokumen-dokumennya kan pernah saya sampaikan ketika KPK dipimpin oleh Plt ketua KPK Pak Ruki menjawab pertanyaan komisi III," tandasnya.

Baca juga: Inilah Awal Mula Mencuatnya Kasus Suap Perizinan Properti di Cirebon

Untuk diketahui, gugatan uji materi atau judicial review itu diajukan oleh 3 pimpinan KPK sebagai pribadi, yaitu Agus Rahardjo, Laode M Syarif, dan Saut Situmorang.

Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang digawangi Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan dukungan bagi ketiganya.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta

Berita Terkait: