Pantau.com – Kebijakan Presiden Joko Widodo untuk tetap mempertahankan Airlangga Hartarto di jajaran kabinet menteri kini mulai menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Pasalnya, ia masih menjabat sebagai ketua umum partai Golkar. Ketua DPP PAN Yandri Susanto pun mulai mempertanyakan janji Jokowi dahulu.
“Dulu gembar gembor menyatakan tidak akan rangkap jabatan (menteri) biar fokus bekerja,” ujar Yandri saat dihubungi Pantau.com, Jumat (19/1/2018).
Lebih lanjut kata dia, hingga kini pihaknya juga belum mengetahui apa alasan kuat hingga Presiden harus melanggar janjinya sendiri.
“Kalau presiden ingat janji-janjinya dulu ya tentu mungkin harus tetap konsisten,” katanya.
Meski ia juga mengatakan tidak akan bertindak lebih jauh untuk memprotes bersama para fraksi, lantaran selain tidak ada hukum yang dilanggar, kebijakan jajaran kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.
“(Rangkap) jabatan ini dari sisi etika saja, dari sisi komitmen Pak Jokowi, kembalikan ke Pak Airlangga pribadi,” tandasnya.
Sebagai informasi, Wiranto harus mundur dari Ketum Hanura ketika menjabat Menkopolhukam, Sedangkan Puan Maharani juga harus mundur dari PDI-P ketika menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
