Pantau Flash
4,99 Juta Warga Telah Terima BLT Dana Desa
Polda Metro Tangkap Tersangka Penyebar Video Asusila Mirip Syahrini
Menristek Sebut Pembuatan Vaksin COVID-19 Masih Tahap Awal
Gantikan Helmy Yahya, Iman Brotoseno Resmi Dilantik Sebagai Dirut TVRI
Menuju 'New Normal', Magelang Akan Perketat Protokol Kesehatan

Akbar Tanjung Nilai Wajar Jika Gerindra-Demokrat Gabung Koalisi Jokowi

Akbar Tanjung Nilai Wajar Jika Gerindra-Demokrat Gabung Koalisi Jokowi Wakil Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung. (Foto: Antara/Aprionis)

Pantau.com - Politisi Senior Partai Golkar, Akbar Tanjung memiliki pandangan terkait manuver Partai Gerindra dan Partai Demokrat yang ingin menduduki posisi menteri di Kabinet Kerja Jilid II.

Padahal, semula Gerindra dan Demokrat bukan menjadi pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang terpilih pada Pemilu serentak 2019.

"Wajar saja kalau seandainya yang duduk dalam kabinet adalah mereka-mereka yang bukan pendukung Pak Jokowi," ujar Akbar di Jakarta, Sabtu (19/10/2019).

Baca juga: Peringatan PPP untuk Demokrat, PAN, dan Gerindra Jika Sudah Masuk Koalisi

Kewajaran itu karena dalam Pemilihan Umum 2019, persaingan dua kubu lebih tepat dikatakan sebagai suatu kontestasi daripada hubungan koalisi-oposisi.

"Saya kira dalam khasanah berpolitik kita, barangkali kurang begitu tepat jika kita menggunakan istilah oposisi," ujar Akbar.

Akbar melihat partai-partai politik secara bersama-sama bertransformasi menguatkan kelembagaan dan kekuatan politiknya untuk meningkatkan mekanisme checks and balances.

Penguatan itu mengingat di dalam berpolitik sangat erat kaitannya dengan kekuasaan. Kata Akbar, checks and balances diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

"Kekuasaan itu tentu harus diimbangi, selalu diawasi, itu yang dinamakan mekanisme checks and balances. Partai-partai memposisikan kekuatan membangun sistem politik berbasis kepada sistem checks and balances," ujar Akbar.

Baca juga: Keinginan Sekjen Gerindra: Pada Akhirnya Prabowo Bersama Jokowi!

Mekanisme checks and balances merupakan tatanan penyelenggaraan negara yang memberi kewenangan antarlembaga kekuasaan negara (legislatif, eksekutif, yudikatif) untuk saling mengontrol dan menyeimbangkan pelaksanaan kekuasaannya masing-masing.

Oleh sebab itu, Akbar mengatakan sah-sah saja bila setiap partai politik yang berkontestasi dan tidak mendukung Presiden terpilih, Joko Widodo, menduduki posisi menteri di kabinet dalam rangka memperkuat mekanisme checks and balances tadi.

"Demi kemajuan bangsa kita, komitmen kebangsaan kita, komitmen nasional kita, demi semangat membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia maju," ujar Akbar.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia
Penulis
Kontributor - TIH

Berita Terkait: