Pantau – Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera) meminta pemerintah menetapkan tanggal 21 Mei sebagai Hari Reformasi. Menurut mereka, hari tersebut telah terjadi sejarah puncak reformasi.

“Ada hari Kesaktian Pancasila, ada hari Lahir Pancasila, kenapa tidak ada hari reformasi? Saya mengusulkan kepada pemerintah, untuk menetapkan tanggal 21 Mei,” kata Sekjen Aldera, Pius Lustrilanang saat Peringatan 25 Tahun Reformasi yang terpusat di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Minggu (21/5/2023).

Pius meyakini, reformasi di Indonesia berhasil diperoleh dengan cara perjuangan, khususnya oleh elemen mahasiswa. Puncaknya, terjadi pada 21 Mei 1998 saat Presiden Soeharto mengundurkan diri.

“Kita ingin ingatkan bahwa reformasi diperjuangkan dengan susah payah. Begitu banyak orang ditangkap, dibunuh, disiksa. Perlu 20 tahun perjuangan mahasiswa dan perjuangan reformasi itu sendiri,” ucap Pius.

Mengenai progres reformasi yang diperjuangkan elemen mahasiswa saat menumbangkan rezim orde baru, Pius berpendapat saat ini sistem demokrasi telah cukup baik.

Hal ini, lanjutnya, tampak dari Pemilu yang bebas dan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat.

“Kita juga punya kebebasan berpartai, ada supremasi hukum, ada penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi kita sudah bagus,” sebutnya.

Meski demikian, Pius menilai demokrasi saat ini belum mencapai titik ideal. Sebab, hal itu masih terbilang prosedural, belum substansial.

“Yang substansial itu harus membawa sebanyak-banyaknya kemakmuran, keadilan pada rakyat. Ini semua (demokrasi saat ini) masih prosedural, tapi reformasi masih berproses,” yakin Pius.

Pius mencatat, di usia reformasi yang telah menginjak 25 tahun masih ada upaya-upaya untuk kembali ke masa lalu dengan wacana menambahkan batasan jabatan presiden dan penundaan Pemilu.

“Waspadai upaya-upaya untuk kembali ke masa lalu,” tutup anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini.