Pantau Flash
Kepanikan Akibat Korona Mereda, BI: Modal Asing Mulai Masuk
Seluruh Atlet PBSI Negatif COVID-19 Usai Jalani Rapid Test
Pegadaian Ajak Masyarakat untuk Gunakan Transaksi Digital
17.534 Orang di Jakarta Sudah Rapid Test, 282 Dinyatakan Positif COVID-19
Kapolri: Kami Siap Laksanakan Pembatasan Sosial Skala Besar

Anggota Baleg DPR Sebut Dengan Adanya RUU, KPK Lebih Kuat Karena Hal Ini

Anggota Baleg DPR Sebut Dengan Adanya RUU, KPK Lebih Kuat Karena Hal Ini Anggota Baleg DPR RI Hendrawan Supratikno (Foto: Antara)

Pantau.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Hendrawan Supratikno merasa yakin bahwa KPK justru akan lebih kuat karena dalam revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK menganut sistem dua tingkat.

"Minta pengamat hukum untuk mengkaji kekuatan dan kelemahan sistem dua tingkat atau two-tiers system yang diangkat dalam revisi UU, dibanding sistem satu tingkat single tier system yang ada di UU lama," kata Hendrawan dalam keterangannya di Jakarta, Senin (23/9/2019).

Baca Juga: Pengesahan UU KPK di DPR Tidak Sah, Kata Pengamat Hukum Tata Negara

Berdasarkan sejarah menurutnya, dalam evolusi kelembagaan modern, sistem dua tingkat lebih mampu bertahan dalam berbagai situasi.

Ia menjelaskan, sistem satu tingkat di dalam UU KPK yang lama yaitu terdapat di lima pimpinan KPK selaku penanggung jawab tertinggi.

Sementara terkait dengan sistem dua tingkat di dalam revisi UU KPK menurutnya, yaitu terdapat di 5 pimpinan KPK dan 5 Dewan Pengawas KPK yang memiliki struktur jabatan yang setara.

Adapun kuatnya sistem dua tingkat itu dapat dibuktikan dari eksistensi lembaga-lembaga komersil termasuk dalam sistem pelaksanaan dan pengawasan di berbagai organisasi sosial yang selalu menggunakan sistem dua tingkat.

"Hampir semua lembaga bisnis berdaya saing global menggunakan format korporasi terbuka, semua pakai sistem dua tingkat. Demikian pula organisasi sosial, pelaksanaan dan pengawasan dibuat sebagai proses check-recheck yang berkesinambungan," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menilai KPK sebagai lembaga negara dengan kewenangan besar, sistem dua tingkat tersebut penting untuk diterapkan agar ada mekanisme check and recheck.

"Lembaga swasta yang tidak pakai uang negara dan pejabatnya tidak disumpah saja butuh check and balance, apalagi lembaga negara," tuturnya.

Baca Juga: Demo Ricuh, Massa PMII Lempari Gedung KPK dengan Telur

Selain itu, dia mempersilakan semua pihak untuk mengkaji sekaligus membandingkan sistem kerja antara UU KPK yang lama dengan sesudah revisi.

"Sistem dua tingkat lebih teruji kuatnya dibandingkan sistem satu tingkat," tandasnya.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta

Berita Terkait: