Anggota DPR Kritisi Wacana Pemerintah Wajibkan PCR untuk Semua Transportasi: Bebani Rakyat

Gedung DPR RI. (Foto: Pantau.com/Yusuf Fadillah)Gedung DPR RI. (Foto: Pantau.com/Yusuf Fadillah)

Pantau.com – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menilai tarif tes PCR yang diturunkan menjadi Rp300 ribu masih terbilang mahal. Ia menilai, tarif tersebut masih akan membebani masyarakat, apalagi dengan adanya rencana pemerintah mewajibkan tes PCR sebagai syarat perjalanan menggunakan moda transportasi publik.

“Kalau kebijakan ini diterapkan, maka tes Covid-19 lainnya, seperti swab antigen tidak berlaku. Artinya semua penumpang transportasi non-udara yang notabene-nya dari kalangan menengah ke bawah wajib menggunakan PCR. Ini namanya membebani rakyat,” ujar Netty dalam keterangan tertulis, dilansir dari laman resmi DPR, Rabu (27/10/2021).

Baca juga: Blak-blakan Menkes: Pemerintah Tidak Ada Rencana untuk Subsidi Test PCR

Netty menekankan, tes PCR seharusnya merupakan alat untuk melakukan screening, sehingga sebelum hasil keluar, seseorang yang melakukan tes PCR harusnya menjalani karantina. Ia juga mengingatkan pemerintah untuk memastikan ketersediaan dan kesiapan laboratorium sebelum mewajibkan tes PCR.

“Jangan sampai masyarakat lagi yang dirugikan. Misalnya, hasilnya tidak bisa keluar 1×24 jam. Belum lagi soal adanya pemalsuan surat PCR yang diperjualbelikan atau diakali karena situasi terdesak,” tambah politisi Fraksi PKS itu.

Baca juga: Harga PCR Turun Jadi Rp300 Ribu, Puan Berharap Tak Lebih Mahal dari Tiket Transportasi Publik

Oleh karena itu, Netty mendorong pemerintah untuk dapat menjelaskan harga dasar PCR secara transparan. Sebab, sebelumnya harga tes PCR sempat berada di atas Rp1 juta hingga bisa turun menjadi Rp300 ribu. “Pemerintah harus punya sikap yang tegas bahwa seluruh kebijakan penanganan murni demi keselamatan rakyat,” tuturnya.

Terakhir, legislator dapil Jawa Barat VIII  ini meminta pemerintah lebih menggencarkan vaksinasi agar terbentuk kekebalan komunitas. “Seharusnya tingginya angka vaksinasi jadi dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Jika di suatu daerah angka vaksinasi tinggi, kekebalan komunitas mulai terbentuk, tentu kebijakannya bukan lagi mewajibkan PCR yang berbiaya tinggi,” imbuhnya.

rn

Tim Pantau
Editor
Noor Pratiwi
Penulis
Noor Pratiwi