Pantau Flash
KPK Tetapkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Tersangka
Covid-19 RI 16 Oktober: Kasus Positif Naik 997 dengan Pasien Sembuh 1.525
Buntut Kabur Karantina, Polda Metro Jaya Bakal Periksa Rachel Vennya 21 Oktober
Polda Metro Gerebek Holywings Tebet, Ada Ratusan Orang Masih Berkerumun
Jokowi Ogah Manjakan BUMN Sakit: Terlalu Sering Dapat Proteksi, Maaf Enak Sekali

Anwar Usman Tegaskan MK Siap Menerima Pengajuan Uji Materi Hasil RUU KPK

Anwar Usman Tegaskan MK Siap Menerima Pengajuan Uji Materi Hasil RUU KPK Gedung MK (Foto: Pantau.com/Yusuf Fadillah)

Pantau.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa siap menerima pengajuan uji materi hasil revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

Ketua MK Anwar Usman mengatakan, permohonan undang-undang apa pun pasti diterima, disidangkan dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Pokoknya MK bersifat pasif, jadi kalau ada pengujian undang-undang apa pun tentu tidak ada kata lain kecuali ya akan disidangkan. Akan diterima, akan disidangkan dan diputus," ujar Anwar usai pelantikan dirjen dan ketua pengadilan tinggi di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis 19 September 2019.

Baca Juga: Pengesahan UU KPK di DPR Tidak Sah, Kata Pengamat Hukum Tata Negara

Mengenai isi putusan atau hal yang diuji, tutur dia, akan dilihat dalam proses uji materi. Usman Anwar mengatakan alat ukur dalam uji materi adalah UUD 1945 sehingga saat sebuah undang-undang akan diuji harus jelas dasar pengujiannya pasal yang dimaksud dalam UUD 1945.

"Apakah pasal itu bertentangan dengan UUD atau tidak, kita lihat dalam UUD begitu," ungkapnya.

Sebelumnya, ICW dan sejumlah elemen masyarakat berencana mengajukan uji materi hasil revisi UU KPK ke MK. Materi yang akan diuji terkait beberapa pasal krusial yang termuat dalam revisi UU KPK.

Baca Juga: Usai Temui Presiden, Buya Syafii Maarif: KPK Bukan Suci, Itu Harus Diingat!

Di antaranya keberadaan dewan pengawas, izin penyadapan, serta wewenang menerbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyelidikan (SP3). Pasal-pasal tersebut dinilai berpotensi untuk melemahkan lembaga antirasuah itu.

Dalam uji materi di MK, pemerintah dan DPR akan secara terbuka menjelaskan kepada publik tentang alasan dibalik dilakukannya revisi terhadap UU KPK.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Bagaskara Isdiansyah

Berita Terkait: