Pantau Flash
Djoko Tjandra Isolasi Mandiri COVID-19 Selama 14 Hari di Lapas Salemba
Gunung Sinabung Erupsi Perdana di Masa Pandemi COVID-19
Anita Kolopaking, Pengacara Djoko Tjandra Ditahan di Rutan Bareskrim Polri
Shin Tae-yong Keukeuh Angkut Timnas TC ke Korsel daripada Eropa
Erick Thohir: Pemerintah Berupaya Tingkatkan Produksi Vaksin COVID-19

Apapun yang Terjadi, Kemendikbud Pastikan UN Akan Dihapus

Apapun yang Terjadi, Kemendikbud Pastikan UN Akan Dihapus Ilustrasi siswa sekolah tingkat SMA melaksanakan UNBK (Foto: Antara)

Pantau.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan rencana penggantian Ujian Nasional (UN) dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter akan terus berjalan, meski jika terjadi penggantian pucuk pimpinan kementerian tersebut.

"Kami bersama-sama dengan Komisi X (DPR) akan memastikan bahwa ini merupakan kebijakan, nanti bersama Komisi X akan merumuskan bersama-sama grand design seperti apa yang bisa menjadi tolak ukur atau titik tolak untuk melakukan perubahan-perubahan pendidikan ke depan," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud Ade Erlangga Mardiana ketika ditemui usai diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2019).

Baca juga: Akademisi Dukung Mendikbud Nadiem yang Akan Hapus Ujian Nasional

Hal itu dia tegaskan karena terdapat kekhawatiran rencana penggantian UN itu tidak akan terjadi bila muncul skenario penggantian pucuk pimpinan Kemendikbud.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengumumkan rencana untuk mengganti format Ujian Nasional yang berlaku saat ini menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

Rencana itu, menurut Nadiem, baru akan dilaksanakan pada 2021 sementara pada 2020 siswa-siswa akan tetap mengikuti Ujian Nasional seperti yang berlaku selama ini.

Untuk memastikan bahwa rencana itu akan tetap berjalan, diperlukan peta jalan yang komprehensif agar penggantian tersebut bisa berjalan, menurut anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Putra Nababan, yang juga hadir dalam diskusi tersebut.

"Sekarang apa yang disampaikan oleh saudara Menteri Pendidikan dam Kebudayaan itu baru berupa pernyataan oleh karena itu dalam rapat 7,5 jam di Komisi X kemarin kita minta saudara menteri menyediakan kajian yang sudah dilakukan terhadap (rencana) penghapusan UN," ujar politisi dari PDIP Perjuangan itu.

Baca juga: Nadiem: UN Tidak Dihapus, Itu Hanya Headline Media Online Biar Diklik

Tidak hanya berhenti sampai kajian, menurut Putra, tapi agar rencana itu tetap berjalan meski bila Mendikbud Nadiem tidak menjabat lagi maka diperlukan cetak biru komprehensif terkait rencana tersebut.

Cetak biru itu diperlukan terkait beberapa hal di antaranya kurikulum pendidikan yang akan diberlakukan dan peningkatan kemampuan guru, ujar dia.


Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia
Penulis
Kontributor - RZK

Berita Terkait: