Apindo Curigai Kebijakan Kemenaker Naikkan Upah Buruh Bermotif Politik

Headline
Ida FauziahMenteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah.

Pantau – Ketua Apindo bidang Kebijakan Publik, Danang Girindrawardana menilai ada motif politik dibalik kebijakan Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah menerbitkan Permenaker tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023.

Menurutnya, penetapan aturan yang diklaim menguntungkan buruh itu berkaitan dengan upaya mendongkrak elektabilitas PKB jelang Pemilu 2024.

“Dugaan saya, ibu menteri lebih motif politik, beliau tampaknya sedang berusaha membantu elektabilitas Ketum PKB Muhaimin Iskandar,” ujar Danang, Senin (21/11/2022).

Tudingan ini, menurutnya, bukan tanpa alasan. Danang menyebut, Permenaker tersebut menabrak aturan di atasnya, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.

Selain itu, ia berpendapat, Ida pasti mengetahui permasalahan di industri terkait dampak besar dari potensi jatuhnya industri padat karya di ujung 2022 dan awal 2023.

“Permenaker baru ini cukup kontroversial karena tiga hal. Pertama, berpotensi menimbulkan ketidakpastian regulasi dan kerusakan iklim investasi di Indonesia yang sedang dibangun oleh Presiden Jokowi,”

Kedua, mendorong terjadinya kegagalan yang lebih parah pada industri padat karya pada 2023. Ketiga, mengakibatkan pertarungan hadap hadapan antara buruh dan pengusaha.

“Sebaiknya, Ibu menteri dan jajaran bisa memanfaatkan tripartit nasional dan mengajak para pengusaha dan buruh untuk membahas situasi ke depan,” tandas Danang.

Tim Pantau
Reporter
Aditya Andreas
Penulis
Aditya Andreas