Pantau Flash
Blak-blakan Menkes: Pemerintah Tidak Ada Rencana untuk Subsidi Test PCR
Maluku Utara Diguncang Gempa 5,1 Magnitudo, Berpusat di Kedalaman 92 Km
Kabar Gembira! Menkes Buka Peluang Vaksinasi Usia 5-11 Tahun Dimulai Awal 2022
Polri Ringkus Komplotan Judi dan Pornografi Online, Raup Rp4,5 Miliar per Bulan
Kapolda Sumut Copot Kapolsek Kutalimbaru, Buntut Ulah Anak Buahnya Cabuli Istri Tahanan

Bamsoet Kritik Ketum Golkar, Desak Normalisasi Lingkungan Kantor DPP

Bamsoet Kritik Ketum Golkar, Desak Normalisasi Lingkungan Kantor DPP Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Foto: Antara)

Pantau.com - Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soestayo menduga ada yang janggal dalam kasus teror pelemparan bom molotov di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu, 21 Agustus 2019.

Pasalnya, menurut pria yang karib disapa Bamsoet itu target dari pelemparan bom molotov tak jelas karena waktu kejadian di saat orang beristirahat dan kantor dalam keadaan sepi.

Baca Juga: Diteror Bom Molotov, DPP Golkar Ambil Langkah Hukum

"Kasus ini aneh karena praktis tidak ada target strategis di DPP Golkar yang harus diancam dengan pelemparan bom molotov," kata Bamsoet, Kamis (22/8/2019).

Kendati begitu, Bamsoet mendorong agar kasus tersebut untuk dilaporkan ke pihak berwajib supaya bisa diusut tuntas melalui jalur hukum.

Sementara di sisi lain, Bamsoet melemparkan kritik terkait pengamanan ketat yang ia duga dilakukan orang dari luar partai Golkar. Menurutnya, pengamanan ketat itu justru menumbuhkan kesan Golkar dekat atau terbiasa dengan aksi kekerasan atau tindak anarkis.

Padahal menurut Bamsoet, tak ada yang perlu ditakuti karena tidak ada ancaman terhadap DPP Golkar dan para elitenya. 

Baca Juga: Kantor DPP Golkar Dilempari Bom Molotov, Polisi Sebut 4 Orang Misterius

"Karena itu, Ketua Umum DPP Partai Golkar didesak untuk memerintahkan orang-orang kepercayaannya segera menormalisasi suasana di lingkungan kantor DPP Golkar. Lingkungan kantor DPP Golkar harus kondusif. Tidak ada ancaman dari mana pun, sehingga pengamanan DPP yang ekstra ketat sama sekali tidak diperlukan," tandasnya.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia

Berita Terkait: