Pantau Flash
Paspor WNI Eks ISIS Akan Diblokir Pemerintah
Bappenas Sebut Ekonomi Indonesia 2021 Tergantung Donald Trump
Dua dari Tiga Pasien yang Dirawat RSHS Bandung Dinyatakan Negatif Korona
Menlu Retno Hadiri Pertemuan Tingkat Tinggi Sidang Dewan HAM PBB
Omnibus Law Diklaim Kurangi Tumpang Tindih Aturan di Sektor Pertambangan

Bappenas Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Indonesia Paling Lambat Tahun 2024

Bappenas Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Indonesia Paling Lambat Tahun 2024 Ilustrasi peta Indonesia (Foto: Pixabay)

Pantau.com - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menyatakan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur paling lambat dilakukan pada 2024.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan pemindahan ibu kota pemerintahan RI ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Kita akan menyiapkan lahan kemudian infrastruktur yang akan bisa dimulai pada akhir 2020 sehingga bila akhir 2020 dimulai konstruksi maka paling lambat 2024 proses pemindahan sudah dilakukan," kata Bambang di Istana Negara Jakarta, Senin (26/8/2019).

Baca juga: Jokowi: Ibu Kota Indonesia Pindah ke Kalimantan Timur

"Untuk rancangan undang-undang kami sudah siapkan naskah akademik yang akan dilampirkan untuk pengajuan RUU sedangkan mulai 2020 adalah fase persiapan sampai finalnya dapat menyelesaikan master plan, building design dan dasar perundangan-undangan," tambah Bambang.

"Tentu ada tahapan pembangunannya dan akan didetailkan kemudian tapi 2024 adalah masa paling lambat kita sudah memindahkan pusat pemerintahan," ungkap Bambang.

Bambang kembali menegaskan bahwa hanya pusat pemerintahan yang tadinya berada di Jakarta dipindahkan ke Kalimantan Timur sedangkan urusan bisnis dan keuangan tetap di Jakarta.

"Yang perlu saya sampaikan juga yang dipindahkan adalah pusat pemerintahan sedangkan ibu kota yang kita bayangkan adalah Jakarta tetap didorong sebagai pusat bisnis skala internasional," tambah Bambang.

Baca juga: Penajam Paser Utara-Kutai Kartanegara Kaya Migas dan Sumber Daya Alam

Hal tersebut senada dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menyebutkan bahwa Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan dan pusat jasa berskala regional dan global.

Termasuk dengan rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan "urban regeneration" yang dianggarkan sebesar Rp571 triliun tetap terus dijalankan.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Adryan Novandia
Category
Nasional

Berita Terkait: