Becak Disebut sebagai Kontrak Politik, Begini Reaksi Sandiaga Uno

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno (Foto: Pantau.com/Muchammad)Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno (Foto: Pantau.com/Muchammad)

Pantau.com –  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana akan menghidupkan alat transportasi tradisional becak di Ibukota Jakarta. Namun, wacana tersebut langsung menuai kontroversi karena dianggap becak akan menambah kemacetan di ibukota.


Menaggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno angkat bicara. Menurutnya, becak hanya akan menjadi pendukung pariwisata di ibu kota dan hanya beroperasi pada satu area tertentu.


“Terkait rute becak sudah ada komunikasi dengan Pak Anies, dan yang dipahami Pak Anies sama dengan saya. Becak rencananya akan menjadi angkutan lingkungan dan hanya terbatas di suatu area. Untuk mendukung pariwisata dan kegiatan lingkungan,” ujar Sandi di Balai Kota Jakarta, Rabu (17/1/2018).


“Ya rencana akan dibuat cantik becaknya, kayak di New York atau Amsterdam. Kita bikin kebijakan yang berpihak masyarakat.” 


Disinggung soal adanya kontrak politik terkait wacana pengoperasian becak kembali, Sandi menampiknya. Pebisnis yang tergabung di dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyatakan ia hanya melanjutkan kebijakan yang pernah ada.


“Soal kontrak politik kita disodorkan dan ternyata itu kontrak politik pemerintah sebelumnya, dan untuk becak di pemerintah sebelumnya sudah ada juga,” pungkasnya.


Pada tahun 1970 Gubernur DKI Ali Sadikin, mengeluarkan instruksi melarang memproduksi dan memasukkan becak ke Jakarta. Becak juga dilaran melalui jalan protokol Jakarta di tahun setelahnya.


Kemudian, pada tahun 1988, melalui instruksi No 201/1988 oleh Gubernur DKI Jakarta Wiyogo Atmodarminto, melakukan penertiban becak dari seluruh Jakarta.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Widji Ananta