Begini Sistem Penataan Becak ‘Legal’ di Jakarta Ala Anies-Sandi

Becak legal dengan stiker khusus dari Pemrov DKI Jakarta  (Foto: Pantau.com / Dini Afrianti Efendi )Becak legal dengan stiker khusus dari Pemrov DKI Jakarta (Foto: Pantau.com / Dini Afrianti Efendi )

Pantau.com – Tukang becak mungkin kini mulai bernapas lega lantaran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengizinkan angkutan tradisional tersebut untuk beroperasi kembali.


Terbukti, sejak Kamis, 25 Januari 2018,  Pemprov DKI Jakarta telah melakukan pendataan sekaligus meresmikan becak sebagai angkutan legal dengan memberikan label stiker dan penanda wilayah di body becak.


Seperti 200 Tukang becak di kawasan Pasar Angke, Jakarta Barat, yang telah didata oleh Pemprov DKI. Hal itu memberikan keuntungan, karena bisa bebas melenggang di jalan-jalan tertentu di Ibu Kota tanpa harus takut dirazia Satpol PP.


Seperti yang diungkapkan Sukatma (45). Sebagai penarik becak, ia mengaku bersyukur becaknya dapat beroperasi kembali setelah sebelumnya merasakan takut di ‘garuk’ petugas. 


“Bersyukur jadi ada kerjaan lagi, mau jualan enggak punya modal,” ungkapnya kepada Pantau.com saat ditemui di Pasar Angke, Jakarta Barat, Jumat (26/1/2018).


Baca Juga: Ini Cara Ampuh Sandiaga Batasi Becak di Jakarta


Berdasarkan penelusuran Pantau.com di lokasi, baru sebagian saja becak yang mendapatkan stiker. Yakni area Pasar Angke. Namun untuk pasar Tambora baru mendapat pendataan sementara, dan belum mendapat stiker.


Tak hanya stiker, setiap becak nantinya memiliki warna dan penanda berbeda sesuai dengan area operasi. Seperti area Angke yang dinamai dengan Sebaja. “Mau permanen, kuning-kuning, biru-biru becak mau dipermanen, istilahnya (dipatok) wilayah-wilayah,” ujar Sumardi penarik becak lainnya.


Adapun untuk mendapat pengakuan tersebut, penarik sekaligus pemilik becak diharuskan menyerahkan fotokopi KTP dan nomor telepon.


Baca Juga: Pengamat Transportasi Sebut Kebijakan Anies Soal Becak Salah Besar

Tim Pantau
Editor
Dera Endah Nirani