Belum Semua Calon Kepala Daerah Lapor LHKPN, Ini Catatan KPK

Gedung KPK (Pantau.com/Fery Heryadi)Gedung KPK (Pantau.com/Fery Heryadi)

Pantau.com Laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, hingga Sabtu (20/1/2018) pukul 02:00:14 WIB, total bakal calon kepala daerah yang melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), total bakal calon kepala daerah yang melaporkan LHKPN sebagai syarat untuk maju dalam kontes pilkada serentak 2018 berjumlah 1.126 calon kepala daerah.

KPK merinci, jumlah tersebut terdiri dari 56 bakal calon gubernur, 55 calon wakil gubernur, 371 calon bupati, 368 calon wakil bupati, 141 calon wali kota, dan 135 calon wakil wali kota.

Pendaftaran LHKPN calon kepala daerah di KPK, dibuka sejak 2 Januari 2018 dan akan ditutup pada 20 Januari 2018. Laman KPK mencatat sudah ada 91% provinsi yang sudah melaporkan LHKPN. Ada 171 pilkada di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

LHKPN menjadi salah satu syarat untuk para calon mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) masing-masing daerah. Syarat melaporkan LHKPN bagi para kandidat tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 pasal 4 ayat 1 poin k.

Disebutkan, para penyelenggara negara wajib melaporkan kekayaannya sesuai UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Diatur juga dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK serta, Peraturan KPK Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Tim Pantau
Editor
Martina Prianti
Penulis
Martina Prianti