Bikin Panas, Ini Pernyataan Mahathir Mohamad yang Menyebut Kepulauan Riau Bagian dari Malaysia

Headline
Mahathir Mohamad (Foto: instagram.com/chedetofficial)Mahathir Mohamad (Foto: instagram.com/chedetofficial)

Pantau – Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, menyebut bahwa Malaysia seharusnya mengklaim Pulau Pedra Branca di Singapura dan Kepulauan Riau di Indonesia sebagai bagian dari wilayah mereka.

“Kita harusnya tak hanya meminta Pedra Branca dikembalikan, atau Pulau Batu Puteh, kita juga harus meminta Singapura pun Kepulauan Riau, mengingat mereka adalah bagian dari Tanah Melayu (Malaysia),” ujar Mahathir, Minggu (19/6/2022).

Menurut Mahathir, Singapura sebelumnya merupakan bagian dari Johor. Karena itu, Johor seharusnya mengklaim Singapura sebagai wilayah mereka.

“Namun, tak ada tuntutan terkait Singapura. Kita malah menunjukkan apresiasi kami kepada kepemimpinan negara baru itu, yang disebut Singapura,” kata Mahathir.

Ia pun menyindir pemerintah Malaysia karena merasa lebih “untung” kala merebut Kepulauan Sipadan dan Ligitan dalam konflik dengan Indonesia di Mahkamah Internasional (ICJ), namun melepaskan Pedra Branca ke Singapura.

Bukan hanya itu, Mahathir mengatakan bahwa lahan Malaysia dahulu terbentang dari Tanah Genting Kra di Thailand hingga Kepulauan Riau dan Singapura. Namun, wilayah itu kini terbatas di Semenanjung Malaysia.

“Saya khawatir Semenanjung Malaysia akan diambil oleh orang lain di masa depan,” kata dia.

Tahun 2002, ICJ memang memutuskan wilayah Sipadan dan Ligitan merupakan bagian dari Malaysia, bukan Indonesia.

Pada 2008, ICJ memutuskan Pedra Branca sebagai bagian dari Singapura, sementara wilayah Middle Rocks menjadi milik Malaysia, mengutip The Straits Times.

Malaysia sempat mengajukan banding atas putusan ini pada 2017 lalu, tetapi memutuskan untuk tidak menindaklanjuti masalah itu pada 2018, saat Mahathir kembali menjabat sebagai perdana menteri.

Pernyataan Mahathir ini menuai reaksi keras di Tanah Air. Salah satunya disampaikan Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodawardhani.

“Perlu dikonfirmasi apakah pernyataan Mahathir Mohamad merupakan posisi resmi Pemerintah Malaysia. Kalau tidak, maka pernyataan tersebut hanyalah pandangan pribadi,” kata Jaleswari dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Selasa, (21/6/2022).

Jaleswari menegaskan secara obyektif, untuk menentukan pemegang kedaulatan atas suatu wilayah, hukum kebiasaan internasional maupun berbagai preseden putusan pengadilan internasional telah memberikan standar kendali efektif yang harus dipenuhi oleh suatu pemerintah terhadap wilayah yang diklaim.

“Hingga detik ini, satu-satunya entitas yang memiliki kendali atas wilayah Provinsi Riau adalah Pemerintah Republik Indonesia,” ujarnya.

Hal tersebut, kata Jaleswari, bisa dilihat dari adanya administrasi pemerintahan Indonesia di Provinsi Riau yang dilakukan melalui proses demokratis, kapasitas menerapkan hukum nasional, pencatatan kependudukan, kemampuan penegakan hukum, dan unsur-unsur lain yang hanya bisa diterapkan oleh entitas pemerintah yang sah.

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menolak tegas pernyataan Mahathir Mohamad soal klaim Kepulauan Riau bagian dari Malaysia.

“Kita yakin itu tidak mungkin terjadi. Kita pasti akan melakukan perlawanan, pasti kita menolak pikiran dan klaim seperti itu,” tegasnya, Selasa (21/6/2022).

Diketahui, Mahathir sempat menghadiri Rakernas Nasdem 2022 pekan kemarin. Namun, Ali menyatakan bahwa kehadiran Mahathir di Rakernas Nasdem bukan terkait hubungan politik.

“Itu kan hanya hubungan pertemanan antara Surya Paloh dengan Mahathir. Jadi tidak ada hubungan parpol yang dipimpin Mahathir dengan Partai Nasdem di Indonesia,” tegasnya. [Laporan Kiki]

Tim Pantau
Editor
Aries Setiawan