Pantau Flash
Kasus Harian Positif di RI Bertambah 2.307 per 14 Agustus 2020
Lampu Lalu Lintas akan Menyala Merah di Peringatan Detik-detik Kemerdekaan
Pemerintah Anggarkan Rp356,5 Triliun Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional
Vaksin Korona Merah Putih Siap Digunakan pada 2022
Putra Amien Rais Ribut dengan Pimpinan KPK Nawawi di Garuda Kelas Bisnis

BPIP Sebut Lembaga Negara Belum Maksimal Implementasikan Pancasila

BPIP Sebut Lembaga Negara Belum Maksimal Implementasikan Pancasila Plt BPIP, Hariyono, saat memberikan keterangan pers di sela-sela Musyawarah Nasional Pemantapan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan BUMN, di Jakarta, Kamis (28/11/2019). ANTARA/Syaiful Hakim

Pantau.com - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengatakan, masih ada lembaga-lembaga negara yang belum maksimal dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.

"Melalui kegiatan musyawarah nasional, BPIP mengajak BUMN untuk berdiskusi sekaligus bersama-sama belajar mengenai Pancasila," kata Plt BPIP, Hariyono, saat membuka Musyawarah Nasional Pemantapan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan BUMN, di Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Kegiatan tersebut diikuti 102 peserta dari 47 BUMN. Menurutnya, upaya pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila merupakan tanggungjawab semua pihak, termasuk masyarakat dan BUMN.

"Jangan sampai kita menuntut masyarakat harus pancasilais, tapi justru lembaga-lembaga negara itu kurang memerhatikan nilai-nilai Pancasila. BUMN sebagai badan milik negara harus paham misi yang diembannya, yaitu tidak hanya sekedar sosialisasi Pancasila tapi praktik dan kebijakan di Kementerian BUMN seyogyanya juga mengemban visi kebangsaan, khususnya nilai-nilai Pancasila," kata Hariyono.

Baca juga: Komisi II DPR Dukung Penguatan Kelambagaan BPIP Melalui UU

Ia mengingatkan agar seluruh BUMN sadar bahwa mereka bukan sekadar lembaga yang fokus mencari keuntungan, namun juga memiliki misi sosial dan misi kebangsaan yang wajib dilaksanakan.

"Nah, BUMN punya peran yang semacam itu. Kita tidak anti terhadap kegiatan swasta atau pengusaha-pengusaha swasta, tapi pengusaha swasta harus kita rangkul untuk bersama-sama dengan koperasi, ekonomi masyarakat, dan BUMN bisa menjembatani itu," jelas Hariyono yang didampingi Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP, Rima Agristina.

Menurut dia, BUMN tidak boleh terlalu dominan karena dikhawatirkan nantinya inisiatif bidang usaha ekonomi rakyat menjadi mati. Apabila hal itu terjadi, maka Indonesia tidak berbeda dengan negara-negara komunis.

Sebaliknya, tidak boleh pula swasta terlalu dominan sehingga akhirnya peran negara dalam menyejahterakan masyarakat menjadi tidak terkalahkan. Dominasi swasta sama saja membuat negara Pancasila serupa dengan negara kapitalis.

Baca juga: Intoleran di Mata BPIP, saat Otak Tak Biasa Berpikir Reflektif

"Karena negara kita bukan negara komunis di mana semua ditangani negara, sebaliknya juga bukan negara kapitalis, semuanya diserahkan pasar. Maka di sinilah peran BUMN memiliki posisi yang sangat strategis, yaitu menjembatani antara kepentingan pemerintah, swasta, dan masyarakat," tuturnya.

Oleh karena itu, dia mengimbau semua pihak untuk merealisasikan harapan para pendiri bangsa yang tidak ingin negara Indonesia dikuasi oleh pemilik modal.

"Implementasi nilai-nilai Pancasila merupakan solusi untuk menjawab keinginan tersebut," ucap Hariyono.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Bagaskara Isdiansyah

Berita Terkait: