Bejo Susu Jahe Merah Bejo Susu Jahe Merah
Pantau Flash
Bansos Rp300 Ribu Hanya Dibagikan Sebulan Sekali Mulai Juli untuk Warga DKI
Kasus Positif COVID-19 di Indonesia Tembus 60.000 per 3 Juli
Presiden Jokowi Bersyukur Status Indonesia Naik Menengah ke Atas
Harga Vaksin COVID-19 Ditaksir Rp75.000 per Orang
Baleg DPR: RUU HIP Tidak Bisa Langsung Dikeluarkan dari Prolegnas 2020

BPTJ Sebut ERP Akan Berkonsep Sama dengan E-Tilang

BPTJ Sebut ERP Akan Berkonsep Sama dengan E-Tilang Jalan berbayar di Jakarta (Foto: Antara//Galih Pradipta)

Pantau.com - Badan Penyelenggara Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyebut Electronic Road Pricing (ERP) dan akan diterapkan pada 2020 menggunakan konsep serupa dengan tilang elektronik milik Polda Metro Jaya.

"Tidak ada gerbang, konsepnya free flow. Teknologi sama seperti e-tilang sekarang tidak perlu berhenti. Tidak perlu nge-tap," kata Kepala BPTJ Bambang Prihartono saat dihubungi, Selasa (19/11/2019).

Baca juga: Perda Jalan Berbayar di Jakarta Akan Dibahas pada Tahun 2020

Bambang mengatakan tarif untuk ERP tidak ditentukan dari panjangnya jalan namun dari ketentuan yang sedang diolah oleh BPTJ bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Hingga saat ini ada tiga kategori jalur yang akan diterapkan ketentuan jalan berbayar yaitu Ring 1 untuk daerah Jalan Sudirman-Jalan M.H Thamrin yang berada di pusat Kota Jakarta. Ring 2 di kawasan yang ditetapkan dalam aturan perluasan ganjil genap. Ring 3 di kawasan perbatasan yang merupakan jalan nasional antara Ibu Kota Jakarta dengan daerah lainnya.

BPTJ secara khusus akan mengelola ERP yang berada di jalur Ring 3 yang merupakan perbatasan jalan nasional antara daerah lainnya dengan wilayah DKI Jakarta.

"Untuk di daerah perbatasan Timur yaitu Kalimalang, untuk di daerah Selatan itu Margonda, dan untuk di daerah Barat itu Daan Mogot," kata Bambang saat mengenai tiga daerah perbatasan yang akan diterapkan aturan jalur berbayar.

Baca juga: Siap-siap, Tahun 2020 Jalan Menuju Jakarta Akan Berbayar

ERP didorong siap diterapkan pada 2020 mengingat kebijakan Ganjil Genap hanya untuk sementara dan tidak dapat menghambat pertumbuhan pengguna kendaraan pribadi.

"Siap ga siap, all out kita. Karena nanti merubah kinerjanya transportasi Jabotabek. Kita kan punya itungan, tahun sekian harus apa. Kita punya Key Performance Indicator, kalo itu (ERP) ga dikerjakan, KPI kita akan jeblok," kata Bambang.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Adryan Novandia

Berita Terkait: