Pantau Flash
Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Pertengahan 2021
PSSI Akan Gelar Kongres Tahunan Secara Tatap Muka Demi Hindari Gangguan Internet
Bupati Purwakarta Imbau Warganet Hati-hati dengan Akun Palsu yang Mencatut Namanya
Gunung Merapi Erupsi, Hujan Abu Guyur Sejumlah Wilayah di Boyolali
Korban Meninggal Dunia Akibat Gempa di Sulbar Mencapai 105 Orang

Buya Syafii Usul Wewenang DPR Dikurangi dalam Seleksi Capim KPK

Buya Syafii Usul Wewenang DPR Dikurangi dalam Seleksi Capim KPK Gedung KPK (Foto: Pantau.com/Yusuf Fadillah)

Pantau.com - Komisi III DPR RI dinilai terlalu jauh untuk ikut menentukan lima calon pimpinan KPK. Hal itu disampaikan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Buya Syafii Maarif. 

"Menurut saya wewenang Komisi III (DPR RI) itu terlalu jauh," kata Syafii, saat menjadi pembicara dalam diskusi 'Tantangan Menjaga Integritas Dalam Penegakan Hukum dan Keadilan' di Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, seperti diberitakan Antara, Selasa (10/9/2019).

Syafii justru menyarankan agar wewenang DPR dikurangi. Karena banyak pucuk pimpinan lembaga strategis negara yang pemilihannya harus melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III DPR, tak terkecuali KPK. Bahkan, seorang duta besar, kata dia, juga dipilih oleh DPR. 

Baca juga: Waketum Gerindra: Mari Kita Kepung DPR-Istana Tolak Revisi UU KPK

"Apa tidak keterlaluan? Karena mereka yang membuat undang-undang. Menurut saya agak dikurangilah wewenang mereka," katanya.

Pada kesempatan yang sama Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Prof Ni'matul Huda juga menyatakan hal serupa. Ia mengatakan bahwa hampir seluruh pejabat publik harus melalui uji kelayakan di DPR RI, salah satunya capim KPK. 

Menurutnya, pasca reformasi, banyak regulasi yang mendukung kewenangan DPR RI tersebut. Hal itu terjadi sejak adanya pergeseran dari pasal 5 UUD 1945 ke pasal 20 UUD 1945, dari sebelumnya kewenangan pembuatan UU di tangan presiden, menjadi di tangan DPR.

"Setidaknya ada 24 undang-undang yang semuanya menyatakan untuk pengisian jabatan publik 'fit and proper test'-nya di DPR," kata dia.

Baca juga: Sindir Pimpinan KPK, Desmond: Mereka Brengsek Apa Bedanya dengan DPR!

Dengan kewenangan itu, menurut Ni'matul, tidak menutup kemungkinan bahwa setiap calon pejabat publik yang ingin terpilih harus melakukan negosiasi dan transaksi dengan partai politik.

"Sebagus apa pun (calon pejabat publik) didorong, kalau kemudian partai politik tidak dalam posisi mendukung ya sulit," kata dia.

Tim Pantau
Editor
Lilis Varwati
Penulis
Lilis Varwati

Berita Terkait: