Cerita Lirih Sopir Angkot Kawasan Jati Baru

Aksi Demo sopir angkot di depan Stasiun Tanah Abang. (Foto: Widji Ananta/Pantau.com)

Pantau.com – Aksi main tangkap yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta terhadap sopir angkot yang melintasi kawasan depan Stasiun Tanah Abang menjadi polemik baru.

Massa aksi yang terdiri dari sopir angkot dengan nomor trayek 03, 08, 09, 10, 11 menutup jalan dari Tanah Abang menuju putaran balik di depan Stasiun Tanah Abang.
 

Baca Juga: Demo Sopir Angkot Lumpuhkan Jalan di Depan Stasiun Tanah Abang

Dari pengamatan Pantau.com di lokasi, Senin (29/1/2018), mikrolet berwarna biru muda tampak ngetem. Sementara sopir berorasi untuk meminta penutupan jalan menuju Jati Baru segera dibuka.

“Penutupan ini kan digunakan untuk PKL. Sekarang PKL dikasih kesempatan jualan, nah kita yang mau narik nggak bisa. Ini kebijakan Pemprov DKI hanya kontrak politik,” ujar ketua angkutan umum trayek 09, Jaka Sas kepada Pantau.com.

Baca Juga: Lakukan Penjagaan, Polisi: Rentan Gesekan Antara Sopir Angkot dan PKL Tanah Abang

Ia mengaku dengan penutupan jalur tersebut membuat penghasilan semakin menurun. Ia mengaku biasanya bisa meraup uang Rp150 ribu hingga Rp200 ribu.

“Kalau sekarang ya setelah ditutup, tahu sendirilah, habis bang, habis. Sekarang cuma Rp80 ribu. Mentok-mentok cepek,” kata dia.

Jaka pun mengaku telah berkomunikasi dengan pedagang yang sebelumnya berjualan di Pasar Blok G. Banyak dari mereka, sambungnya, yang merasa tidak mendapat keadilan.

“Sekarang gini, pedagang itu dulunya banyak dari Blok G terus sekarang di kasih tempat jualan di jalan. Tapi banyak orang pasar Blok G yang nggak kebagian tenda dari Anies. Nah mereka yang nggak dapat kan jadi melongo aja,” imbuh pria beranak tiga itu.

Aksi demo sopir angkot kembali terjadi di depan Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Senin (29/1/2018).  Aksi demo itu guna meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berlaku adil. Massa aksi meminta pedagang kaki lima (PKL) kembali berjualan di Blok G Pasar Tanah Abang.

Koordinator aksi, Sulaeman mengatakan kontrak politik yang diberikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada PKL tumpang tindih. “Gubernur Anies jangan tumpang tindih. Kontrak politik sih boleh tapi jangan jualan di jalanan. Jualan itu di toko,” katanya.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta