CIPS: Digitalisasi UMKM, Solusi Naik Kelas!

Headline

Pantau – Peneliti Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Krisna Gupta menyatakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) perlu melakukan digitalisasi agar berkembang dan naik kelas. UMKM diharapkan bisa memperluas usahanya setelah melewati masa sulit selama pandemi.

“UMKM perlu terus didorong untuk menggunakan platform digital untuk memperluas jangkauan usahanya. Digitalisasi dapat membantu menghemat anggaran untuk pemasaran, menjangkau pasar yang lebih luas dan membuka peluang untuk mengembangkan produknya,” kata Krisna, dilansir dari Antara, Kamis (23/6/2022).

Menurutnya, transformasi digital di Indonesia sudah dipercepat selama pandemi Covid-19. Kebijakan pembatasan sosial dan pola konsumsi masyarakat mengubah pelaku usaha dengan menggunakan platfom digital untuk pemasaran.

Berdasarkan penelitian CIPS, jumlah pengguna internet di Indonesia setiap tahun selalu tumbuh. Kemudian, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang dirilis pada Juni 2022, tingkat penetrasi internet sudah mencapai 77,02 persen dan hampir 211 juta pengguna.

“Keragaman jenis UMKM juga membutuhkan intervensi yang tidak seragam supaya hasil yang diharapkan bisa tercapai,” tambahnya.

Penelitian CIPS merekomendasikan perlunya basis data yang andal dan diperbarui secara berkala untuk memetakan banyak bentuk UMKM untuk memberikan intervensi yang tepat.

Untuk mengatasi hal ini, kementerian dan lembaga pemerintah harus bekerja sama dengan pemangku kepentingan swasta dan mengadopsi koregulasi atau pengaturan bersama, di mana ada pembagian tanggung jawab antara negara dan pemangku kepentingan swasta berbasis luas baik dalam pembuatan kebijakan maupun penegakannya.

Mengenali berbagai jenis dan kebutuhan UMKM sangat penting untuk intervensi kebijakan yang optimal dan tepat sasaran. Hal ini juga perlu didukung adanya basis data yang akurat.

Tetapi agar hal itu efektif, lanjut Krisna, pihak swasta seperti penyedia pasar online atau asosiasi bisnis harus terlibat dalam pembuatan dan penegakan kebijakan dengan menggunakan pendekatan co-regulation atau pengaturan bersama.

Pemangku kepentingan publik dan swasta dinilai perlu saling melengkapi satu sama lain untuk meningkatkan akurasi basis data UMKM.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Reporter
Renalya Arinda