Dana Desa Berhasil Bangun 1,3 Juta Meter Jembatan, Jokowi akan Tambah 3 Triliun lagi Tahun 2023

Headline
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Foto: MPR RI)Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Foto: MPR RI)

Pantau – Banyak infrastruktur yang sudah dibangun dengan dana desa. Di antaranya terbangun 1,3 juta meter jembatan. Dana desa akan kembali ditambah Rp3 triliun lagi pada tahun 2023.

“Hal itu dikatakan Bambang usai menerima perwakilan kepala desa dari Kabupaten Purbalingga, di Jakarta, Sabtu. Dia menjelaskan, dalam RAPBN Tahun 2023, Presiden Joko Widodo berencana menaikkan anggaran dana desa dari Rp68 triliun di 2022 menjadi Rp 71 triliun di 2023,” seperti dikutip Antara, Sabtu (25/6/2022).

Ketua MPR Bambang Soesatyo ini menjelaskan sejumlah bangunan dan unit usaha yang tercipta melalui dana desa. Di antaranya 227.000 kilometer jalan desa, 4.500 embung, 71.000 unit irigasi, 1,3 juta meter jembatan, 10.300 pasar desa, 57.200 BUMDes, 6.100 tambat perahu, dan 62.500 penahan tanah.

“Keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran para kepala desa di berbagai daerah,” ujar Bambang.

Pengelolaan dana desa secara tepat sasaran melalui BUMDes, kata Bambang, bisa mendorong percepatan Indonesia keluar dari garis kemiskinan ekstrem. Hal itu karena dari persentase penduduk miskin Indonesia yang mencapai 10,14 persen atau sebanyak 27,54 juta orang, persentase penduduk miskin di perkotaan hanya 7,89 persen.

“Sedangkan di pedesaan mencapai 13,10 persen dan pemerintah menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem pada 2021 sebanyak 35 kabupaten dan kota untuk 8.263 desa. Tahun 2022 ditargetkan di 138 kabupaten dan kota pada 29.632 desa dan tahun 2023 akan dilaksanakan pada 261 kabupaten dan kota untuk 37.523 desa,” katanya.

Selain itu, dia meminta kepolisian dan kejaksaan di berbagai daerah memberikan pendampingan kepada para kepala desa dalam memanfaatkan dana desa. Jangan sampai karena ketidaktahuan para kepala desa dan perangkat desa terkait masalah administratif, mereka harus berhadapan dengan hukum.

“Jangan sampai kerja keras mereka dalam memanfaatkan dana desa untuk kebaikan rakyat, justru membuatnya harus berhadapan dengan hukum. Karena itu, pendampingan dari institusi kepolisian dan kejaksaan sangat diperlukan,” ujarnya.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Reporter
Renalya Arinda
Editor
Muhammad Rodhi