Pantau Flash
Menko Luhut: Sudah Ada 30 Investor yang Berminat Garap Proyek Ibu Kota Baru
Kerusuhan Agama di India: 20 Orang Tewas hingga Masjid Dibakar Massa
Polisi Nyatakan Sertifikat Deposito Sunda Empire di Bank Swiss Palsu
OJK Kaji Ulang Produk Investasi di Bank Antisipasi Kasus Semacam Jiwasraya
Maluku Tenggara Barat Diguncang Gempa Magnitudo 6,7

Di Pemerintahan Jokowi Jilid II, Hoax Akan Terus Jadi Tantangan

Headline
Di Pemerintahan Jokowi Jilid II, Hoax Akan Terus Jadi Tantangan Ilustrasi (Foto: Pixabay)

Pantau.com - Akademisi dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Edi Santoso mengatakan fenomena disinformasi atau hoaks masih jadi tantangan berat pada masa mendatang.

"Hoaks masih jadi tantangan berat yang harus dihadapi kabinet mendatang," katanya di Purwokerto, Sabtu (31/8/2019).

Dia menjelaskan, pada saat ini masyarakat tengah memasuki era keterhubungan, keterbukaan, dengan semangat kebebasan.

"Tantangannya adalah strategi mengendalikan penumpang gelap kebebasan itu. Hoaks dan ujaran kebencian ada di antara para penumpang gelap itu," katanya.

Baca juga: Hoax Bisa Bikin Papua Jadi Semakin Bergejolak

Untuk itu, kata dia, perlu memadukan antara kelenturan dan ketegasan untuk mengantisipasi hoaks dan ujaran kebencian.

"Pemerintah harus punya 'roadmap' untuk menapaki era digital ini, sehingga pemanfaatan media digital berada dalam koridor yang konstruktif," katanya.

Dia juga menambahkan, untuk mencegah hoaks perlu dibuat program literasi secara intensif.

"Konsumer dan produser pesan adalah para netizen, yang juga harus terus ditingkatkan literasinya," katanya.

Dia mengatakan, informasi yang melimpah perlu dibarengi dengan penguatan literasi media.

"Pada akhirnya yang dikhawatirkan adalah ada orang jahat yang membuat hoaks dan ada orang baik yang ikut menyebarkan hoaks. Ada kesenjangan teknologi, antara adopsi teknologi secara fisik dan kesiapan mental. Maka budaya literasi perlu ditingkatkan di tengah budaya digital tersebut," katanya.

Baca juga: Heboh WNA Ngaku Dapat Transferan Rp800 Triliun di Bank Mandiri adalah Hoax

Untuk itu, kata dia, pemerintah harus mendukung gerakan budaya, membangun literasi media.

"Regulasi harus ada di belakang itu semua. Entah itu nanti berupa undang-undang atau turunannya, jangan sampai mengebiri kebebasan di satu sisi, dan harus memberi kepastian hukum untuk segala tindakan yang berpotensi merusak harmoni sosial di sisi lain," katanya.

Dia menambahkan, pemerintah punya dua tantangan dalam hal ini. Khususnya dalam menangkal dan memerangi hoaks.

"Dalam konteks struktural, pemerintah dapat membuat atau menegakkan regulasi, dan dalam konteks kultural, membangun dan mendorong literasi," katanya.

Tim Pantau
Penulis
Nani Suherni
Category
Nasional

Berita Terkait: