Pantau Flash
Kemenperin Berkomitmen Kawal Investasi di Indonesia
Nissan Pastikan Tutup Pabrik di Indonesia
Pemerintah Segera Terbitkan Protokol Latihan dan Kompetisi Olahraga
Dinkes Jakpus Pendatang Tanpa SIKM Harus Tes Swab Biaya Sendiri
Upacara Tetap Digelar di Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2020

Diagendakan Pekan Depan, Ini Tahapan Fit and Proper Test Capim KPK di DPR

Diagendakan Pekan Depan, Ini Tahapan Fit and Proper Test Capim KPK di DPR Gedung KPK (Foto: Pantau.com/Yusuf Fadillah)

Pantau.com - Rencananya Komisi III di DPR RI akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan (Fit and Proper Test) 10 calon pimpinan KPK (Capim KPK). Nantinya dari 10 nama itu akan dilakukan uji kelayakan dan kepatutan secra bertahap dengan mekanisme yang berlaku di Komisi III.

Anggota Komisi III di DPR Arsul Sani mengungkapkan beberapa mekanisme terkait dengan rangkaian uji kepatutan dan kelayakan terhadap Capim KPK. Untuk yang pertama, rangkaiannya adalah Komisi III akan mengundang 10 capim untuk meberikan secara komprehensif.

Baca Juga: DPR Setujui Revisi UU, Laode: Mereka Berkonspirasi Melemahkan KPK Diam-diam

"Uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III akan dimulai awal minggu depan. Dimulai dengan apa? Pertama dengan Komisi III mengubdang pansel kpk ke Komisi III untuk memberikan lah kira-kira penjelasan yang komprehensif tentang proses seleksi sampai pada 10 nama itu. Itu dulu," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Untuk yang kedua, menurut Arsul setelah diminta untuk memberikan penjelasan para capim KPK akan diminta Komisi III untuk membuat makalah dengan topik yang diundi.

"Ada topik yang nanti akan diundi. Tentu topiknya baik yang dengan pemahaman-pemahaman atas tipikor, hukum acaranya, maupun konsep-konsep pencegahan ke depan. Nah saya nggak boleh bocorin temanya apa. Umumnya aja seperti itu," ungkapnya.

Kemudian untuk tahapan yang berikutnya adalah mengundang atau menyertakan elemen masyrakat. Nantinya elemen masyrakat sipil ini akan dimintai masukan terhadap calon pimpinban KPK yang sedang di uji kepatutan dan kelayakannya.

Baca Juga: Komisi III: Revisi UU KPK Selesai, Pimpinan Baru Terpilih

"Jadi prinsipnya adalah temen elemen masyarakat sipil yang ingin memberikan masukan dan kemudian nanti diundang RDPU dengan komisi III hari selasa itu, paling lambat hari senin siang sudah harus mengajukan permohonan tetulis dan disertai juga masukan-masukannya itu apa. Nah Insyaallah kita semua akan akomodasi. Nanti jangan juga dibilang DPR, apalagi komisi III nggak mau dengar masukan masyarakat sipil," tandasnya.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia

Berita Terkait: