Pantau Flash
Jokowi Benarkan 4 WNI Positif Korona di Kapal Pesiar Diamond Princess
Ada Gubernur Belum Alihkan Kewenangan Izin Investasi, Bahlil Lapor Presiden
KPK Takut Tangkap DPO Eks Sekretaris MA Nurhadi?
Rapper Pop Smoke Tewas Ditembak di Rumahnya
Lewis Hamilton Tercepat Hari Pertama Uji Coba Barcelona

Dilema Hukuman Kebiri Kimia, Ikatan Dokter Lempar Bola Panas

Dilema Hukuman Kebiri Kimia, Ikatan Dokter Lempar Bola Panas Ilustrasi hukuman kebiri kimia. (Foto: Pixabay)

Pantau.com - Menteri Kesehatan Nila Moeloek mendukung hukuman kebiri kimia terhadap terpidana kejahatan seksual karena sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

"Kan sudah undang-undang, kalau undang-undang ya kita harus ikut. Kita ngga boleh melanggar undang-undang itu aja. Saya kira kita mendukung, saya mendukung," kata Nila saat ditemui di Kementerian Kesehatan Jakarta.

Aturan mengenai kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 oleh DPR RI pada Oktober 2016.

Baca juga: DPR Sebut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Tersandera RKUHP, Maksudnya?

Menkes Nila menyampaikan bahwa semua pihak harus menghormati keputusan Pengadilan Negeri Mojokerto yang menjatuhkan hukuman tersebut kepada terpidana.

"Kita juga melihat kasusnya seperti demikian, saya kira keputusan itu harus kita hormati," kata Menkes.

Sementara itu, Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia Giwo Rubianto mengatakan pemerintah perlu melakukan harmonisasi terkait teknis hukuman kebiri kimia bagi pelaku pelecehan seksual pada anak atau predator seks.

"Pemerintah seharusnya melakukan harmoninasi terkait teknis hukuman kebiri kimia ini, karena Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak menjadi eksekutornya," ujar Giwo di Jakarta.

Penolakan tersebut dilakukan karena melanggar kode etik serta sumpah dokter sebagai profesi yang menyembuhkan dan merehabilitasi, bukan menyakiti.

Giwo menjelaskan bahwa yang ditolak oleh ikatan dokter itu adalah jika posisi dokter sebagai eksekutor bukan menolak pemberatan hukumannya, sebab kalau dokter melanggar kode etik maka akan berakibat fatal yakni pencabutan izin dokter. Oleh karenanya, pemerintah harus melakukan harmonisasi terkait siapa yang mengeksekusi hukuman tersebut.

Kebiri kimia, kata dia, adalah bentuk pemberatan hukuman bagi pedofil sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2016. Selain kebiri kimia, pelaku pedofil juga dikenakan pemberatan hukuman sepertiga tuntutan pidana.

Giwo menambahkan yang disebut dalam Perppu adalah kebiri kimia, yakni dilakukan pengurangan kadar testosteron dalam tubuh dengan mengkosumsi obat-obatan tertentu secara berkala. Dengan cara itu dorongan hasrat seksual akan berkurang. Perppu tidak mengatur kebiri bedah, yang mana libido dimatikan secara permanen.

Baca juga: Mengerikan! 5 Alasan Mengapa Film Porno Itu Sangat Berbahaya

"Kalau bicara setimpal , tentunya sudah dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan sehingga keluar Perppu tersebut , dan pelaku pedofilia. Kejadiannya tidak hanya mempunyai dampak pada korban pada saat itu saja, tetapi mempunyai dampak ganda dan bahkan mempunyai dampak jangka panjang bagi korbannya," kata Giwo.

Untuk diketahui, Pengadilan Negeri Mojokerto memberi tambahan hukuman kebiri kimia terhadap terpidana Muhammad Aris, selain menetapkan penjara 12 tahun dan denda Rp100 juta subsider enam bulan kurungan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto menjadi yang pertama di Indonesia menerapkan pemberatan hukuman dengan pidana kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual pada anak.

Terpidana Muhammad Aris, warga Desa Sooko, Kabupaten Mojokerto divonis bersalah oleh PN Mojokerto karena terbukti mencabuli sembilan orang korban yang masih anak-anak.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Widji Ananta
Category
Nasional

Berita Terkait: