Pantau Flash
KPK Ingatkan Penyelewengan Anggaran Terkait Korona Bisa Dihukum Mati
Pangeran Charles Sembuh dari Virus Korona
Mitigasi Dampak COVID-19, BI Dukung Penerbitan Perppu No 1 Tahun 2020
10.597 Warga Jabar Sudah Ikut Rapid Test, 409 Ditemukan Positif COVID-19
Di Tengah Wabah Korona, Menteri Edhy: KKP Akan Berikan Layanan Terbaik

Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Meikarta, Aher Ditanyakan Hal Ini oleh KPK

Headline
Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Meikarta, Aher Ditanyakan Hal Ini oleh KPK Ahmad Heryawan di Gedung KPK (Foto: Antara/Bernardy Ferdiansyah)

Pantau.com - Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau akrab disapa Aher mengaku dikonfirmasi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal rekomendasi izin di Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jabar.

"Ditanya tentang BKPRD, ditanya fungsinya saya katakan fungsinya adalah memberi rekomendasi atas izin atau nonizin sebelum izin tersebut diproses lebih lanjut lebih lanjut oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)," ucap Aher usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Baca juga: Eks Gubernur Jabar Ahmad Heryawan Diperiksa sebagai Saksi Kasus Meikarta

"Saya jelaskan ketika sebuah izin atau nonizin ada kaitan dengan tata ruang maka sebelum izin tersebut dikeluarkan oleh DPMPTSP harus ada rekomendasi terlebih dahulu dari BKPRD. Semula BKPRD itu diketuai oleh Pak Iwa (Sekda Jabar Iwa Karniwa) kemudian diganti oleh Pak Wagub (Deddy Mizwar)," ujar dia.

Selanjutnya, ia menyatakan bahwa pada awal 2018, BKPRD Jabar dibubarkan seiring telah dibubarkannya juga Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BPKPRN).

Oleh karena itu, kata dia, terkait tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) di BPKPRD kemudian diserahkan kepada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.

"Kami memilih diserahkan ke dinas terkait tidak menggunakan BKPRD karena di atasnya BKPRN-nya sudah bubar maka diserahkan lah tupoksinya ke Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang," ucap Aher.

Baca juga: Deddy Mizwar Datangi KPK untuk Diperiksa Terkait Kasus Suap Meikarta

Oleh karena itu, kata Aher, ia tidak mengetahui saat ditanya proses Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi yang sudah ditetapkan atau yang sudah disepakati oleh mantan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan DPRD Kabupaten Bekasi saat itu.

"Kemudian kan setelah dari DPRD selesai dan bupati selesai kan dikirim ke provinsi, saya juga tidak tahu proses di provinsi karena biasanya rekomendasi-rekomendasi terhadap Perda yang diajukan bupati, wali kota itu masuk ke meja saya. Setelah selesai diparaf oleh semua pihak baru saya tanda tangan. Nah sampai saya pensiun belum masuk itu," ujar Aher.

Sebelumnya, Aher diperiksa KPK hari ini sebagai saksi untuk tersangka Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa (IWK) dalam penyidikan kasus suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Adryan Novandia

Berita Terkait: