Ditolak Kominfo, Koalisi Advokasi Desak Jokowi Cabut Permenkominfo 5/2020

Headline
Logo Kominfo. (ANTARA/Kominfo.go.id)Logo Kominfo. (ANTARA/Kominfo.go.id)

Pantau – Koalisi advokasi mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Mereka meminta tolong Jokowi lantaran pihak Kominfo tidak akan menghapus Permekominfo tersebut.

Koalisi advokasi sempat melakukan audiensi dengan Kominfo pada Senin (1/8/2022). Namun dalam kesempatan itu mereka tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan.

“Pada audiensi yg dihadiri oleh Dirjen Aptika Semuel Abrijani Pangerapan, Plt. Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Teguh Arifiadi, dan Kepala Bidang Hukum Anton Dailami, Kemkominfo menyatakan tidak akan mencabut regulasi yang disahkan pada November 2020 itu,” sebagaimana dalam UTAS di akun twitter @AJIIndonesia, Selasa (2/8/2022).

Koalisi menilai sanksi pemutusan akses yang tercantum dalam Permenkominfo itu bertentangan dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam UU ITE dijelaskan, pemutusan akses menurut Pasal 40 ayat (2) huruf b hanya dalam rangka pencegahan terhadap pnyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan mlanggar hukum. Adanya sanksi pmutusan dalam PP & Permenkominfo karena tidak mendaftar jelas menyalahi UU.

“Selain itu, PP 71/2019 jg telah melampui kewenangan aturan di tingkat Peraturan Pemerintah, di mana dlm Pasal 6 dan Pasal 100 PP 71/2019 mengatur sanksi bagi PSE yg tdk mendaftar, pdhl dlm UU ITE tdk diatur kewajiban mndftar & sanksi pmutusan akses bagi PSE yg tidak mendaftar,” tegas koalisi.

Tim Pantau
Editor
Muhammad Rodhi