Pantau.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan masih ada sejumlah pihak yang tidak percaya dengan pandemi COVID-19 dan menganggapnya sebagai konspirasi.
"Masih ada sejumlah pihak yang menganggap COVID-19 ini konspirasi, COVID-19 ini rekayasa. Padahal kita semua sudah tahu bahwa korban jiwa di tanah air sudah melampaui angka 3.500, bahkan di dunia sudah melampaui angka 550 ribu jiwa, jadi ini nyata, ini fakta," kata Doni di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Senin (13/7/2020).
Doni menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti rapat terbatas dengan topik "Percepatan Penanganan Dampak Pandemi Covid-19" yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.
Baca juga: Doni Monardo: Penyebutan Zonasi Wilayah Harus Sesuai dengan Ketentuan Pusat
Pada rapat tersebut, Presiden Jokowi menyoroti meningkatnya kasus positif di Indonesia dengan total kasus 75.699. "Oleh karenanya semua pihak harus betul-betul memahami ini, menyampaikan pesan-pesan bahwa COVID-19 ini, mohon maaf ibaratnya adalah malaikat pencabut nyawa bagi mereka yang rentan," tambah Doni.
Untuk menekan penambahan kasus positif tersebut, menurut Doni, Presiden Jokowi meminta ada sosialisasi yang efektif, masif dan melibatkan seluruh komponen dengan kearifan lokal.
"Para antropolog, sosiolog termasuk psikolog, tokoh-tokoh masyarakat khususnya para ulama ini juga menjadi penekanan bapak Wakil Presiden untuk melibatkan para ulama di seluruh daerah agar seluruh program sosialisasi ini bisa betul-betul dipahami dengan baik," ungkap Doni.
Baca juga: Doni Monardo: Papua Barat Bisa Jadi Contoh Keberhasilan Penanganan COVID-19
Senada dengan Doni, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan edukasi yang lebih intensif dengan menggunakan bahasa dan simbol-simbol lokal diminta untuk segera dilakukan.
"Agar mudah ditangkap dan dipahami masyarakat karena itu keterlibatan para ilmuwan terutama ilmuwan sosial seperti antropolog dan sosiolog dan pakar kependudukan juga perguruan tinggi harus terlibat, termasuk pemuka agama agar sosialisasi pesan-pesan tentang penanggulangan COVID-19 betul-betul bisa diterima," kata Muhadjir.
Terkait dengan rendahnya kedisiplinan masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan, Presiden Jokowi menurut Muhadjir memberi arahan akan mempertegas sanksi bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan. "Sedangkan bagaimana legal standingnya masih akan dibahas lebih lanjut oleh kementerian/lembaga terkait.
- Penulis :
- Noor Pratiwi
