Pantau Flash
Pesawat Dabi Air Ditembaki di Bandara Bilogai Papua oleh KKB
Belum Bayar Utang ke Negara, Bambang Trihatmodjo Dicegah ke Luar Negeri
Ketua KPU RI Arief Budiman Positif COVID-19
Kasus Positif COVID-19 Harian di RI Bertambah 3.891 per 18 September
Jaksa Pinangki Jalani Sidang Perdana 23 September 2020

DPD Desak Ma'ruf amin Hentikan Moratium Pembetukan DOB

Headline
DPD Desak Ma'ruf amin Hentikan Moratium Pembetukan DOB Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat beri keterangan pers di Kantornya. (Foto: Antara)

Pantau.comDewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk menghentikan moratorium atau penundaan dalam pembentukan daerah otonom baru (DOB) karena masih ada beberapa daerah yang memerlukan pemekaran untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat lokal.

"DPD sedang membuat kajian untuk mengusulkan adanya dibukanya moratorium DOB agar kebutuhan-kebutuhan pemekaran itu bisa dipenuhi dalam konteks pemerataan pembangunan dan pengembangan di daerah," kata Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono usai menemui Wapres RI Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Baca juga: Ma'ruf Amin pada Dubes AS: Kita Menghendaki Perdamaian

Nono menyebutkan daerah-daerah yang perlu dimekarkan adalah wilayah di perbatasan dan pedalaman. Di daerah ini masyarakat sekitar masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan publik. Dia mencontohkan daerah tersebut, antara lain di Kalimantan dan Papua.

"Saya katakan sampai saat ini ada kebutuhan (pemekaran) di Papua, mungkin juga di Kalimantan atau daerah perbatasan, dan juga kebutuhan-kebutuhan pemekaran di daerah lain," katanya.

Sebagai provinsi yang berada di wilayah paling timur Indonesia, Papua saat ini memerlukan setidaknya dua provinsi baru untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pelayanan dari pemerintah.

Baca juga: DPD RI Menilai Sudah saatnya Pemilu Gunakan Sistem e-Voting

Dengan adanya pemekaran di Papua, menurut Nono, persoalan-persoalan di daerah itu dapat diminimalkan karena daerah otonom baru dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat. "Papua paling tidak ada dua provinsi ke depan yang harus ada pemekaran karena di sana terlalu luas untuk menjangkau, mengendalikan kawasan Papua seperti itu," kata mantan Wakil Kepala Basarnas itu.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2015 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), Wakil Presiden memiliki peran sebagai ketua. Ketika posisi Ketua DPOD dijabat Jusuf Kalla, moratorium pemekaran daerah diberlakukan karena pelaksanaannya selama ini dinilai tidak efektif dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Widji Ananta

Berita Terkait: