Pantau Flash
Marquez Akui Sempat Kesulitan dengan Motor Baru Honda
Eks Presiden Mesir Hosni Mubarak Meninggal Dunia di Usia 91 Tahun
Akibat Korona, Luhut: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bisa Tertunda
KPAI Bentuk Dewan Etik Dalami Polemik 'Wanita Bisa Hamil di Kolam Renang'
Jihad Islam Palestina Sepakati Gencatan Senjata dengan Israel di Jalur Gaza

'DPR Bukan Lembaga Anti Kritik'

Headline
'DPR Bukan Lembaga Anti Kritik' Gedung DPR RI. (Foto: Pantau.com/Fery Heriadi)

Pantau.com - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mengakui lembaga dipimpinnya selalu menerima kritikan dari masyarakat. Dan ia pun setuju jika untuk meningkatkan kinerja DPR memrlukan sorotan tajam.

"Di era keterbukaan kita tidak boleh menutup mata atas kritik yang disampaikan oleh masyarakat, karena itu DPR juga membutuhkan kritik," katanya saat melakukan pertemuan dengan wartawan, di Ambon, Sabtu (17/3/2018).

Politisi Partai Golkar itu melanjutkan, akan membuat lomba kritik terhadap DPR yang terbaik sehingga kedepan perlu memperbaiki diri dan lebih terbuka dalam mendengar aspirasi masyarakat. Lomba kritik DPR dapat diikuti siapa saja tetapi harus membadakan antara kritikan, ujaran kebencian, penghinaan dan fitnah. 

Baca juga: Bambang Soesatyo Jamin UU MD3 Tak Akan Kriminalisasi Masyarakat

"Dengan semangat untuk terus berbenah, kita senantiasa memperhatikan aspirasi dan masukan masyarakat. Kita tidak boleh menutup mata atas kritik yang disampaikan masyarakat, apalagi yang sifatnya membangun," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet itu.

Sebelumnya diberitakan Pantau.com, Bamsoet menegaskan, kritik terhadap lembaganya adalah ibarat vitamin untuk meningkatkan kinerja, sehingga dirinya akan mempertaruhkan jabatannya jika ada rakyat termasuk wartawan yang dijebloskan ke penjara karena mengkritik DPR.

"Saya pertaruhkan jabatan saya kalau ada rakyat termasuk wartawan yang kritik DPR, lalu dijebloskan ke penjara. Sebab, kritik bagi saya itu vitamin," kata Bambang di Jakarta, Kamis 15 Februari 2018.

Baca juga: Menteri Yasonna Persilakan Masyarakat Gugat UU MD3

Undang-Undang MPR, DPD, DPR, dan DPRD (MD3) disahkan masih menjadi Dalam UU itu, DPR mendapatkan tiga kuasa tambahan, yakni pemanggilan paksa dalam rapat DPR, imunitas, dan antikritik.


Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta
Penulis
Widji Ananta
Category
Nasional

Berita Terkait: