Pantau Flash
7 Siswa Lemdikpol Polri di Sukabumi Dinyatakan Positif Korona
Pesawat Lionair Misi Medis Meledak di Filipina, Seluruh Penumpang Tewas
Olimpiade Ditunda, Jepang Pertanyakan Siapa yang Akan Bayar Tagihan
Bogor Siapkan Dua Skenario Lockdown Berkaca dari DKI Jakarta
Dua Pasien RS Darurat Wisma Atlet Meninggal Dunia

DPR Harap Jokowi Segera Kirim 10 Nama Capim KPK ke Senayan

DPR Harap Jokowi Segera Kirim 10 Nama Capim KPK ke Senayan Gedung DPR (Foto: Pantau.com/Yusuf Fadillah)

Pantau.com - Panitia Seleksi (Pansel) capim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyetorkan 10 nama calon kepada Presiden RI Joko Widodo. DPR RI berharap Presiden sesegera mungkin menyerahkan 10 nama tersebut ke DPR agar dapat dilakukan proses uji kepatutan dan kelayakan.

"DPR berharap Presiden dalam waktu singkat mengirim ke DPR ke 10 nama tersebut sehingga uji kelayakan dan kepatutan bisa dilakukan di sisa waktu DPR periode ini yang akan berakhir di akhir September," kata Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani kepada wartawan, Senin (2/9/2019).

Baca Juga: Apakah 10 Nama Capim KPK yang Dipilih Pansel Akhiri Polemik?

Arsul menegaskan Pimpinan KPK harus bisa diuji kepatutan dan kelayakannya oleh Komisi III DPR RI periode 2014-2019. Menurutnya, Komisi III periode tersebut paling paham dengan permasalahan KPK.

"Jika diuji oleh Komisi III periode mendatang maka bisa jadi setengah anggota Komisi III akan merupakan orang-orang baru yang belum mengerti tentang 'jeroan' KPK sehingga proses uji kelayakannya akan lebih pada hal-hal yang tidak mengarah pada bagaimana capim akan menyelesaikan masalah-masalah yang ada jika terpilih," tandasnya.

Untuk diketahui, Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) bakal menyerahkan 10 nama yang disaring dari tes wawancara dan uji publik kepada Presiden Joko Widodo hari ini, Senin (2/9/2019).

Baca Juga: Pansel KPK Dikritik, Bamsoet: Kita Harus Bisa Tahan Diri

"Pagi kami rapat. Siang jam 15 rencananya diterima Presiden (jika tidak berubah). Sepuluh nama kami serahkan kepada Presiden dan Presiden yang punya kewenangan untuk mengumumkan," kata anggota Pansel Hendardi.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia

Berita Terkait: