Pantau Flash
KPK Tetapkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Tersangka
Covid-19 RI 16 Oktober: Kasus Positif Naik 997 dengan Pasien Sembuh 1.525
Buntut Kabur Karantina, Polda Metro Jaya Bakal Periksa Rachel Vennya 21 Oktober
Polda Metro Gerebek Holywings Tebet, Ada Ratusan Orang Masih Berkerumun
Jokowi Ogah Manjakan BUMN Sakit: Terlalu Sering Dapat Proteksi, Maaf Enak Sekali

DPR Resmi Tetap Sahkan RUU KPK di Paripurna di Tengah Kritik Besar

Headline
DPR Resmi Tetap Sahkan RUU KPK di Paripurna di Tengah Kritik Besar Rapat Paripurna (Foto: Pantau.com/Bagaskara Isdiansyah)

Pantau.com - DPR RI akhirnya mensahkan hasil revisi UU 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana (UU KPK) dalam rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Berdasarkan absensi Rapat Paripurna, hanya 289 yang menandatangani dari 560 Anggota. Akan tetapi, hanya 80 orang yang duduk dan hadir di Ruang Paripurna II, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.

Rapat ini sendiri dipimpin lasngsung oleh wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan memberikan kesempatan langsung kepada Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan revisi UU KPK.

Baca Juga: Ketua Baleg Tegaskan Seluruh Fraksi DPR Sepakat RUU KPK Dibawa ke Paripurna

Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas dalam laporannya menyebutkan bahwa revisi dilakukan sebagai akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap KPK 

"Revisi terhadap UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai implemetasi dari putusan Mahkamah Konstitusi dengan register MK Nomor 36/PUU-XV/2017," kata Supratman di ruang rapat paripurna.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) bagian dari eksekutif atau menjadi lembaga pemerintah.

"KPK merupakan lembaga negara yang masuk dalam rumpun eksekutif yang menjalankan fungsi pemerintah dalam pemberantasan korupsi," ungkapnya.

Baca Juga: Revisi UU KPK Dikebut dalam Semalam? Fahri Hamzah Angkat Bicara

Usai menerima laporan, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah yang memimpin jalannya rapat. Dia menanyakan apakah hasil revisi tersebut dapat disahkan menjadi UU.

"Apakah pembicaraan tingkat II tentang pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi, apakah dapat disetujui menjadi Undang Undang?" tanya Fahri .

Tanpa halangan, 80 Wakil rakyat di dalam ruangan pun kompak menjawab setuju.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta

Berita Terkait: