Pantau Flash
Penerima Vaksin COVID-19 Dosis Pertama Capai 23 Juta Orang di Indonesia
84,3 Persen Masyarakat Ingin Presiden Tetap Dipilih Rakyat, Bukan MPR
Survei SMRC: 52,9 Persen Warga Indonesia Tolak Jokowi Maju Lagi dalam Pilpres 2024
COVID-19 RI 20 Juni: Kasus Harian Melonjak 13.737 dengan Kasus Kematian 371 Orang
Indonesia Kembali Terima 10 Juta Bahan Baku Vaksin COVID-19 Sinovac

DPR Setujui Revisi UU, Laode: Mereka Berkonspirasi Melemahkan KPK Diam-diam

DPR Setujui Revisi UU, Laode: Mereka Berkonspirasi Melemahkan KPK Diam-diam Gedung KPK (Foto: Pantau.com/Yusuf Fadillah)

Pantau.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang KPK (UU KPK) merupakan upaya pelemahan secara diam-diam.

Ia menyatakan bahwa pemerintah dan DPR telah membohongi rakyat Indonesia karena dalam program mereka selalu menyuarakan penguatan terhadap KPK.

"Pada kenyataannya mereka berkonspirasi melemahkan KPK secara diam-diam," ucap Syarif, menegaskan, Kamis (5/9/2019).

Baca juga: Tolak Revisi UU yang Diketok DPR, Fraksi Gerindra: KPK Itu Siapa Sih?

Lebih lanjut, ia mengatakan pembahasan revisi UU KPK yang dilakukan secara diam-diam itu menunjukkan DPR dan pemerintah tidak mau berkonsultansi dengan masyarakat yang diwakilinya.

Diketahui, rapat paripurna DPR pada hari ini menyetujui usulan revisi dua UU yang diusulkan Badan Legislatif (Baleg) DPR, yaitu RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) dan RUU Perubahan atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Baca juga: Semua Fraksi Setujui Revisi UU MD3 dan UU KPK Jadi RUU Inisiatif DPR

Hanya ada sekitar 77 anggota DPR yang hadir dalam rapat tersebut, sedangkan 204 anggota meminta izin tidak hadir. Dalam rapat, Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto mengungkapkan total 281 anggota dewan menghadiri rapat paripurna.

Materi muatan revisi UU KPK tersebut meliputi perubahan status kepegawaian para pegawai KPK menjadi ASN, kewenangan penyadapan, pembentukan Dewan Pengawas, KPK tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, peralihan pelaporan LHKPN, serta kewenangan KPK untuk menghentikan perkara.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta
Penulis
Widji Ananta

Berita Terkait: