DPR ‘Sindir’ KPK yang Kerap OTT Pejabat

Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR. (Foto: Pantau.com/Dini Afrianti Efendi)Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR. (Foto: Pantau.com/Dini Afrianti Efendi)

Pantau.com – Pasca disahkannnya Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), DPR kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 


Dalam rapat tersebut, DPR mengkritisi kinerja KPK yang hanya unggul dalam penindakan tapi kurang dalam hal pencegahan korupsi.


“Tadi disampaikan bahwa yang paling populer aspek penindakan, tapi dari aspek pencegahan memang kurang terdengar,” ujar Anggota Komisi III DPR Mulyadi saat pelaksanaan RDP di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/2/2018).


Politisi Demokrat itu kemudian menyoroti operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menjerat pejabat daerah karena meloloskan proyek. Ia berdalih jika perizinan proyek memang sulit, sehingga KPK seharusnya turun tangan untuk melakukan pencegahan.


“Kami harap KPK bisa melakukan semacam inventarisasi, potensi (suap) ini kalau bisa dicegah jangan tunggu dilakukan hingga sampai penindakan, karena selama ini terjadi sogokan-sogokan yang terjadi terkait proyek,” ucapnya.


Senada dengan Mulyadi, anggota Komisi III lainnya Erma Suryani Ranik meminta KPK menggunakan anggaran yang telah disetujui untuk memaparkan riset-riset yang bersifat sosialisasi.


“Teman-teman KPK coba anggaran yang sudah kami setujui, tingkatkan kepada media,untuk menyampaikan riset-riset yang bagus itu,” pungkas anggota Fraksi Partai Demokrat tersebut.

Tim Pantau
Editor
Dera Endah Nirani
Penulis
Widji Ananta