Draf RKUHP Belum Diserahkan ke DPR, Wamenkumham: Masih Banyak Typo

Headline
Dokumentasi Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarief Hiariej. (Foto: Antara/Aprillio Akbar)Dokumentasi Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarief Hiariej. (Foto: Antara/Aprillio Akbar)

Pantau – Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej mengatakan draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) belum diserahkan pemerintah ke DPR. Eddy mengatakan draf tersebut masih banyak perbaikan.

“Belum (diserahkan ke DPR),” kata Eddy kepada wartawan di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/6/2022).

Ia mengungkapkan draf RKUHP masih perlu peerbaikan dalam pengetikan, sehingga masih belum bisa diserahkan ke DPR.

“Mengapa kita belum serahkan? Itu masih banyak typo. Dibaca, kita baca,” ujar Eddy.

“Jadi misalnya gini. Kan ada pasal yang dihapus. Bayangkan kalau pasal dihapus harus dia berubah semua. Misalnya begitu ada pasal yang dihapus, tiba-tiba gini ya, ‘sebagaimana yang dimaksud pasal sekian’. Padahal kan pasalnya jadi dihapus, hilang,” sambungnya.

Selain itu, Eddy juga mengatakan belum menyerahkan draf RKUHP karena pemerintah juga masih melakukan sinkronisasi batang tubuh dan penjelasan di dalamnya.

“Jadi ada perubahan substansi, ada soal typo, ada soal rujukan dan ada soal sinkronisasi antara batang tubuh dan penjelasan. Memang belum ke DPR. Masih kita bersihkan,” jelas Eddy.

Eddy menanggapi desakan masyarakat dengan menegaskan bahwa dirinya belum bisa membuka draf RKUHP kepada masyarakat sebelum pemerintah menyerahkan draf RKUHP kepada DPR secara resmi.

“Kami akan kasih ke DPR baru dibuka. Itu sama dengan RUU TPKS minta dibuka, belum, nanti sampai ke DPR. DPR terima secara resmi, baru kita buka. Begitu memang prosedurnya,” jelasnya.

Tim Pantau
Reporter
Renalya Arinda
Editor
Aries Setiawan