Pantau Flash
Maluku Tenggara Barat Diguncang Gempa Magnitudo 6,7
Presiden Jokowi: Draf RUU Ibu Kota Baru Disampaikan ke DPR Setelah Reses
Erick Thohir Minta BUMN dan Swasta Bersaing Bangun Indonesia
Sri Mulyani: Diskon Harga Tiket Pesawat Bisa Mencapai 50 Persen
Komisi I DPR Setuju Pemerintah Terima Hibah Alutsista dari Amerika Serikat

Eks Gubernur Jatim Soekarwo Diperiksa KPK Sebagai Saksi Suap di Tulungagung

Headline
Eks Gubernur Jatim Soekarwo Diperiksa KPK Sebagai Saksi Suap di Tulungagung Soekarwo tiba di gedung KPK (Foto: Antara/Benardy Ferdiasyah)

Pantau.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini dijadwalkan memeriksa mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dalam penyidikan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Tulungagung Tahun Anggaran 2018.

Soekarwo diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Supriyono (SPR).

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SPR," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Baca juga: Pakde Karwo Pamit dari Demokrat, SBY Beri Jalan?

Pemeriksaan Rabu ini merupakan penjadwalan ulang setelah sebelumnya yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan KPK pada Rabu pekan sebelumnya, 21 Agustus 2019.

Dari pengamatan, Soekarwo telah memenuhi panggilan, tiba di gedung KPK pukul 09.38 WIB.

"Saksi untuk Tulungagung," ucap Soekarwo saat tiba di gedung KPK.

KPK pada 13 Mei 2019 telah mengumumkan Supriyono sebagai tersangka terkait pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD atau APBD-P Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

Dalam konstruksi perkara kasus tersebut, Supriyono diduga menerima Rp4,88 miliar terkait proses pembahasan, pengesahan dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

Uang tersebut diduga berasal dari Bupati Tulungagung 2013-2018 Syahri Mulyo dan kawan-kawan sebagai syarat pengesahan APBD dan/atau APBD Perubahan. Dalam perkara sebelumnya, Syahri Mulyo terbukti menerima suap dari sejumlah pengusaha di Tulungagung.

Baca juga: KPK Kembali Agendakan Pemeriksaan Soekarwo Pekan Depan

Dalam persidangan Syahri Mulyo, terungkap adanya uang yang diberikan kepada Ketua DPRD untuk biaya unduh anggaran bantuan provinsi dan praktik uang mahar untuk mendapatkan anggaran baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun bantuan provinsi yang dikumpulkan dari uang biaya (fee) para kontraktor untuk diberikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung.

Dalam persidangan Syahri Mulyo terungkap bahwa Supriyono menerima Rp3,75 miliar dengan rincian penerimaan fee proyek APBD Murni dan APBD Perubahan selama empat tahun berturut pada 2014-2017 sebesar Rp500 juta setiap tahunnya atau total sekitar Rp2 miliar.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Adryan Novandia
Category
Nasional

Berita Terkait: