Pantau – Komunikolog Indonesia Emrus Sihombing mengatakan balonpres dari Koalisi Perubahan dan Persatuan, Anies Baswedan (AB) yang membandingkan pembangunan jalan nasional non-tol era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih panjang dibandingkan era kepemimpinan Joko Widodo.
Menurut Emrus, perbandingan ini jelas sebagai tindakan framing komunikasi. Sebab, Anies sama sekali tidak mengemukakan perbandingan luas jalan dan kualitas konstruksi bangunan jalan serta dampak ekonomi (peningkatan pendapatan) bagi seluruh rakyat Indonesia dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
“Anies hanya melihat data kuantitatif panjang saja, lalu sertamerta membanding-bandingkan, sehingga menjadi ganjil kan,” kata Emrus saat dikonfirmasi pantau.com, di Jakarta, Selasa (23/5/2023).
Emrus menjelaskan dari sudut kualitas bangunan jalan misalnya, Anies tidak menyinggung sama sekali berapa persen panjang jalan tersebut yang bisa jadi sudah rusak (bergelombang, tergenang air dan lumpur di saat musim hujan) sebelum waktunya.
“Selain itu, Anies juga tidak mengemukakan bagaimana derita rakyat dan supir truk dan angkutan umum yang melintas di jalan umum yang rusak tersebut,” jelasnya.
Karena itu, Emnrus mengatakan hal ini terlihat jelas Anies sangat tidak fair, Anies bisa dipersepsikan oleh publik punya agenda politik prakmatis. Padahal, sebagai Balonpres, harus bertindak negarawan dengan menawarkan pemikiran dan gagasan besar.
“Jika mau objektif, AB wajib melakukan kajian mendalam dan holistik sebelum menyampaikan perbandingan pembangunan (jalan) di masa pemerintahan SBY dan Jokowi,” ungkapnya.
Dikatakan Emrus, bila ditemukan ada ketidaksesuaian dengan rencana anggaran bagunan, jalan menjadi rusak, sebagai contoh, Anies harus menjelaskan mengapa sejumlah panjang jalan umum tersebut hancur sebelum waktunya, misalnya, sehingga AB bisa mengemukakan potensi kerugian negara dari pembangunan jalan.
“Bakal calon presiden Anies, menurut hemat saya punya kemampuan auditing mulai dari perencanaan hingga daya tahan bagunan (jalan) dalam kurun waktu tertentu,” tambanya.
Emrus menambahkan, jika berdasarkan temuan auditing, bila Anies memperoleh dugaan penyimpangan dana anggaran pembangunan jalan, bisa saja langsung melaporkan ke KPK potensi kerugian negara atas pembangunan jalan masa pemerintahan tertentu.
“Dengan demikian, AB bertindak fair dan pro rakyat,” tegasnya.
Seperti diketahui, polemik perbandingan pembangunan jalan tol dan jalan biasa sempat disampaikan oleh bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, yang menyinggung data pembangunan jalan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Anies menilai Jokowi kalah banyak dalam pembangunan jalan nasional yang merupakan jalan gratis bagi masyarakat selama menjabat 9 tahun ini dibandingkan pencapaian SBY sebelumnya.
Anies bilang Jokowi hanya mampu unggul membangun jalan berbayar alias jalan tol, padahal yang lebih banyak dibutuhkan masyarakat untuk pemerataan ekonomi adalah jalan nasional yang gratis untuk dilewati masyarakat.
