Fahri Hamzah: Bangun Ibu Kota Baru Bukan Seperti Bangun BSD dan Meikarta!

Pantau.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai dalam membangun suatu ibu kota sebagai jantungnya sebuah negara tidak boleh memakai anggaran yang bersumber dari pihak swasta. Selain itu ia menilai keinginan pemerintah ini banyak yang aneh.
"Banyak yang aneh di kemauan pemerintah itu termasuk yang paling aneh itu soal anggaran. Tidak boleh kita membangun jantung dari negara itu memakai uang swasta itu mustahil itu," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019).
Baca Juga: Jokowi: Ibu Kota Indonesia Pindah ke Kalimantan Timur
Fahri kemudian membandingkan dengan pengajuan anggaran untuk merenovasi Gedung DPR yang menurutnya sudah diupayakan berkali-kali namun hingga kini tak terealisasi. Namun di sisi lain, Fahri merasa heran pemerintah mengklaim seolah-olah memiliki Rp500 triliun untuk membangun ibu kota baru.
"Nah tiba tiba pemerintah dengan sebuah surat seolah-olah dia akan punya uang Rp500 triliun itu mustahil. Jadi agak sulit maksudnya itu yang saya mau katakan kepada menteri seharusnya itu dibikin lebih soft sedikit, jangan presiden yang menanggung gitu loh," ungkapnya.
Fahri pun meminta jika ingin memindahkan ibu kota perlu yang adanya kajian mendalam kemudian disosialisasikan kepada masyarakat. Pasalnya Fahri menilai pemindahan ibu kota bukan seperti membangun hunian Bumi Serpong Damai (BSD) dan Meikarta.
"Pemindahan ibu kota itu bukan seperti membuat kota seperti orang bikin Bumi Serpong Damai atau Meikarta bukan itu. Ini membuat jantung dari republik yang harus dihitung betul itu karena letaknya sejarahnya dan konten-konten sosiologi yang ada di dalamnya harus betul-betul menimbang mengingat Jakarta sudah menjadi ibu kota lebih dari 70 tahun jadi enggak gampang itu ruhnya dicabut itu," tandasnya.
Baca Juga: Tak Sampai Ratusan, Pemindahan Ibu Kota Cuma Butuh Rp30,6 Triliun
Sebelumnya, pemerintah pusat resmi memutuskan ibu kota Indonesia pindah ke Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota baru ini membutuhkan Rp466 triliun yang 19 persen akan berasal dari APBN.