Pantau Flash
Menteri Edhy Bertolak ke Australia Bahas Budidaya Lobster
Arab Saudi Berhentikan Sementara Pelayanan Umrah Gara-gara Korona
'Wanita Bisa Hamil di Kolam Renang' Jadi Sorotan Media Internasional
Bayern Munchen Rilis Jersey Khusus Peringati Hari Jadi ke-120
Stadion Klabat Jadi Kandang Persipura di Liga 1 Musim 2020

Fahri Hamzah vs Pegawai KPK: Kalau Gak Setuju RUU KPK, Mundur Aja!

Fahri Hamzah vs Pegawai KPK: Kalau Gak Setuju RUU KPK, Mundur Aja! Pegawai KPK lakukan aksi simbolik (Foto: Istimewa)

Pantau.com - Aksi penolakan terhadap wacana Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang diusulkan oleh DPR RI, Wadah Pegawai (WP) KPK menutup logo lembaga antirasuah itu dengan kain hitam. Aksi tesebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap wacana DPR tersebut.

Namun, aksi tersebut mendapat kritikan pedas dari Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang mengatakan bahwa konsep Wadah Pegawai (WP) KPK tidak dikenal seperti dalam birokrasi negara, yang secara umum diatur dalam ketentuan tentang ASN (Aparatur Sipil Negara).

Baca Juga: Dugaan Pelemahan KPK, Pegawai Lakukan Aksi Protes di Gedung KPK

“Apalagi, mereka ini memang menolak disebut ASN, sehingga keberadaan WP KPK membahayakan, karena dapat mendorong WP melakukan politik praktis” kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019).

Bahkan Fahri juga menyebut kalau Wadah Pegawai KPK itu sering dianggap sebagai kendaraan politik penyidik.

“WP di KPK sudah lama dianggap sebagai kendaraan politik penyidik berhadapan dengan komisioner dan pihak luar,” ungkapnya

Untuk itu, menurut Fahri, tindakan pegawai KPK menutup logo lembaga KPK adalah tindakan kampanye yang sudah jauh menyimpang dari paham presidensialisme di Indonesia

“Oposisi atas keputusan politik tidak bisa dilakukan oleh struktur birokrasi negara. Itu hanya bisa dilakukan oleh politisi dan partai politik. Jadi, buat pegawai KPK, kalau nggak setuju dengan politik legislasi nasional mundur aja," tegasnya.

Fahri menilai bahwa apa yang dilakukan WP KPK adalah bukti tambahan bahwa KPK telah menjelma menjadi kekuatan politik yang membangun posisi tawar terhadap pemerintah dan politisi berkuasa.

“Apa yang dilakukan WP KPK itu, tidak sehat bagi pembangunan sistem. Justru mereka (WP KPK), membuat pembusukan dari dalam,” tuturnya.

Sementara ketika disinggung pertanyaan apakah DPR bakal membatalkan Revisi UU KPK seperti aspirasi tersebut, Fahri mengaku tidak paham dengan keprihatinan para pegawai KPK. Padahal, perubahan UU KPK tidak akan mengurangi gaji pegawai KPK, tidak akan ada PHK, dan lain-lain.

“Jadi tidak dapat dimengerti apa yang menjadi keprihatinannya kecuali keprihatinan politik. Nah KPK dan seluruh komponennya dilarang berpolitik. Mereka lembaga penegak hukum,” tandasnya.

Baca Juga: Fadli Zon: Revisi UU untuk Kuatkan KPK!

Sebelumnya diberitakan, Pimpinan hingga pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan aksi simbolik dengan menutup logo KPK di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (8/9/2019). Aksi dilakukan sebagai bentuk simpatik pelemahan lembaga antirasuah itu, jika revisi Undang-Undang KPK disetujui dan pimpinan KPK ke depan diisi orang-orang bermasalah.

"Ini hanya simbol saja ditutup dengan kain hitam mengingatkan bahwa ada jalan panjang yang harus kita lalui di negeri ini. Dari pada sekedar membahas UU KPK yang kita harap tadinya kalaupun ada perubahan itu memperkuat bukan memperlemah," ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia
Category
Nasional

Berita Terkait: