Pantau Flash
Jokowi Terbitkan Inpres 6/2020 Tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan
WHO: Wuhan Diduga Bukan Tempat Awal Penularan COVID-19
Peneliti IPB: 80 Persen Tanaman Obat Dunia Ada di Indonesia
Ambyar! Konsumsi Rumah Tangga Anjlok, Terburuk Sejak 1999
Menhub: Ojek-Taksi Daring Lebih Unggul dari Angkutan Pengumpan

Fraksi Gerindra di DPR Tegaskan Tolak Revisi UU KPK

Fraksi Gerindra di DPR Tegaskan Tolak Revisi UU KPK Ilustrasi (Foto: Pantau.com/Amin H. Al Bakki)

Pantau.com - Fraksi Partai Gerindra di DPR RI menyatakan tegas menolak dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi (UU KPK). 

Keputusan ini diambil Fraksi Gerindra setelah melihat isi Surat Presiden yang dikirimkan ke DPR dan pembahasan revisi UU KPK yang dilakukan bersama dua menteri Joko Widodo semalam.

"Setelah melihat lampiran daripada Surat Presiden (Surpres) yang diterima oleh DPR RI, serta dalam pembehasan rapat kerja dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) semalam, Partai Gerindra sedang mengkaji dan mepertimbangkan dengan serius untuk menolak revisi UU KPK," kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra di DPR Sufmi Dasco Ahmad, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Baca Juga: Fadli Zon: Revisi UU untuk Kuatkan KPK!

Selain itu, menurut Dasco setelah fraksinya ikut dalam rapat pembahasan revisi UU KPK bersama pemerintah. Fraksi Gerindra menganggap DIM yang diberikan pemerintah bukan malah memperkuat KPK tapi justru sebaliknya.

"Sebagai contoh misalnya pada Pasal 37 a tentang Pembentukan Dewan Pengawas. Di sana disebutkan bahwa Dewan Pengawas itu ditunjuk oleh pemerintah kelimanya. Sementara ya mungkin dalam masa sekarang tidak ada niatan dari pemerintah untuk mengintervensi KPK, tetapi karena ini UU berlakunya sangat lama, bisa kemudian hal tersebut rentan dipergunakan untuk melemahkan KPK," ungkapnya.

Kendati begitu, sikap penolakan ini juga dibarengi dengan kajian yang dilakukan fraksinya selama pembahasan soal revisi UU KPK masih terus berlangsung di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

"Nah kami sedang mengkaji dan mempertimbangkan dengan swrius untuk menolak revisi ini. Seamdainya dalam pembahasan nanti, misalnya dalam  Pasal 37 a itu kami mengusulkan, bahwa Dewan Pengawas itu mewakili unsur dua legislatif, dua eksekutif, dan satu yudikatif misalnya," tuturnya. 

Baca Juga: Waketum Gerindra: Ada Dana Ratusan Miliar untuk Lemahkan KPK!

"Dan ada beberapa pasal lagi yang sedang kami kaji, dan saat ini anggota kami di Badan Legislasi (Baleg) sedang akan membahasanya pada saat ini," sambungnya.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia

Berita Terkait: