Pantau Flash
Menhub: Jangan Pulang 1 November, karena Penuh Sekali
Mendag: Neraca Perdagangan RI Surplus dan Tertinggi
Jawa Tengah Bagian Selatan Masih Berpotensi Diguyur Hujan Ekstrem
Formula 1 Bakal Mentas di Sirkuit Kota Jeddah Arab Saudi untuk Pertama Kali
Perancis Tingkat Keamanan ke Level Tertinggi Pasca Penusukan di Gereja

Fraksi PKS: Kami, PKB, PPP, dan PAN Mengusulkan LGBT Dipidana!

Fraksi PKS: Kami, PKB, PPP, dan PAN Mengusulkan LGBT Dipidana! Ilustrasi (Foto: Pantau.com/Amin H. Al Bakki)

Pantau.com - DPR RI diminta menggodok wacana lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) bisa masuk delik pidana. Pasalnya, dalam draft RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, LGBT tidak masuk ke dalam delik pidana.

Rencananya DPR akan mengesahkan RUU KUHP menjadi UU pada 24 September 2019. Hal itu dilakukan guna menggusur KUHP peninggalan masa penjajahan Belanda. Menanggapi hal itu, Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU KUHP dari Fraski PKS, Nasir Djamil mengatakan, bahwa fraski PKS sendiri berharap agar kembali ke draft awal terkasit persoalan LGBT dalam KUHP.

Baca Juga: Infografis Marital Rape, Pidana Perkosaan Suami-Istri di RUU KUHP 2019

"Ya kami inginnya kembali ke draft awal. Draft yg disusun pemerintah juga," kata Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Nasir mengungkapkan, bahwa dalam draft awal RUU KUHP disebutkan secara jelas terkait frasa 'sesama jenis'. Melihat tidak adanya frasa sesama jenis dalam draft yang baru, fraksi PKS kemudian mengusulkan agar pembahasan mengenai revisi tersebut di-pending.

"Kalau draft awal itu secara eksplisit, spesifik disebutkan frasa sesama jenis. Kalau yang sekarang ini 'setiap orang'. Jadi ini kan khawatir mengaburkan substansinya. Karena itu nanti kami akan mencoba berkomunikasi dengan fraksi-fraksi yang ada, dengan pemerintah, ini gimana, jadi seperti apa," ungkapnya.

Sementara itu, Nasir mengungkapkan, bahwa tak hanya PKS saja yang mengusulkan agar frasa sesama jenis dimasukkan kembali ke KUHP atau pasal 421. Menurutnya, PAN, PKB, dan juga PPP mengusulkan agar LGBT dipidana.

Baca Juga: DPR... Serius Nggak Sih Urusi RUU PKS?

"Masih ada PKB, PPP juga begini. Kemudian PAN juga," tandasnya.

Untuk diketahui, satu-satunya pasal yang bisa menyasar LGBT adalah Pasal 421. Namun syarat utama Pasal 21 adalah adanya unsur 'paksaan' dalam hubungan tersebut. Pasal 421 berbunyi:

1. Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul :

a. di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori III.

b. secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

c. yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

2. Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Namun dalam pasal tersebut tidak disebutkan frasa sesama jenis. Untuk itu dalam draft RUU KUHP belum disebutkan secara tegas LGBT bisa dipidana.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia

Berita Terkait: