Pantau Flash
Pelanggan Netflix dan Spotify Akan Dipungut Pajak 10 Persen
Gugus Tugas: Vaksin COVID-19 Buatan RI Diproduksi Pertengahan 2021
COVID-19 per 7 Juli: Ada 1.268 Kasus Baru, Total Positif di RI 66.226
Juni 2020, BI: Cadangan Devisa RI Naik Jadi 131,7 Miliar Dolar
Mentan: Realisasi Anggaran hingga Juli 2020 Capai 44,03 Persen

Fraksi PKS Yakin dengan Cara Ini Defisit BPJS Kesehatan Bisa Teratasi

Fraksi PKS Yakin dengan Cara Ini Defisit BPJS Kesehatan Bisa Teratasi Kartu BPJS Kesehatan (Foto: Instagram/BPJS Kesehatan)

Pantau.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menegaskan menolak kenaikan iuran BPJS kesehatan, dan menyatakan bahwa cara untuk mengatasi defisit adalah bukan dengan meningkatkan iuran. PKS menilai cara mengatasi defisit BPJS adalah memperbaiki pihak manajemen.

"Kunci penyelesaian defisit BPJS Kesehatan bukan dengan menaikkan iuran yang dibebankan pada peserta tapi pada perbaikan manajemen BPJS, kepesertaan, termasuk skema pendanaan dari negara. Fraksi PKS mendesak BPJS Kesehatan untuk segera menyelesaikan tunggakan klaim rumah sakit-rumah sakit di seluruh Indonesia," kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani dalam rilis di Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Menurut Netty, rencana kenaikan iuran dinilai tidak diimbangi dengan pelayanan yang diharapkan, apalagi mengingat bahwa BPJS Kesehatan sejak tahun 2014 juga tidak pernah sepi dari kontroversi, mulai dari kelembagaan hingga operasional.

Baca Juga: Lampaui Target, Anggaran BPJS Akan Diambil dari APBN

Ia mencontohkan, masih adanya keresahan pasien terkait sukarnya mengakses pelayanan kesehatan, hingga keresahan industri farmasi dan perumahsakitan karena keterlambatan pembayaran.

Netty menambahkan, Fraksi PKS mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mencari pembiayaan terhadap selisih kenaikan iuran JKN bagi peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) kelas III selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2019.

Fraksi PKS mendesak pula agar BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan untuk memfinalisasi data cleansing terhadap sisa data PBI APBN bermasalah hasil audit dengan tujuan tertentu atas aset Jaminan Sosial Kesehatan tahun 2018 oleh Badan Pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP), selambat-lambatnya akhir November 2019.

Menurutnya, kenaikan iuran BPJS tanpa adanya proses pembenahan dan pemilahan data kepesertaan dapat dipastikan akan membebani masyarakat.

Baca Juga: Kemenkeu Keluarkan 3 Aturan Khusus Demi Kelancaran Iuran BPJS

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah akan menghitung besaran anggaran setelah Kementerian Keuangan menerbitkan tiga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru menyangkut iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Itu akan kami hitung, jumlahnya nanti tergantung pada masing-masing dihitungnya," katanya di Jakarta, Senin 11 November 2019.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, tiga PMK baru hasil perubahan peraturan sebelumnya itu terkait pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk aparatur sipil negara (ASN), penerima bantuan iuran (PBI) dan daerah.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Adryan Novandia

Berita Terkait: