Gaji PNS Dipotong Zakat, Mahfud MD Peringatkan Menteri Agama

Mahfud MD (Foto: Instagram  mohmahfudmd)Mahfud MD (Foto: Instagram mohmahfudmd)

Pantau.com -Rencana pemerintah membuat Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) muslim untuk zakat sebesar 2.5 persen menuai pro dan kontra. Pakar hukum tata negara Mahfud MD pun angkat bicara soal kebijakan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang dianggap kurang tepat.

“Niatnya Pak Menag mungkin baik, untuk berbuat baik kadang harus setengah dipaksa, tapi zakat itu baru wajib jika sudah mencapai nishab & haul (tersimpan setahun). Bagaimana kalau gaji PNS tak mencapai nishab & haul, misal karena bayar utang & keperluan lain? Pikir lagi lah, hati-hati Pak Menteri jangan sampai membebani. Dirinci lagi lah,” tulis Mahfud MD dalam akun twitternya seperti dikutp Pantau.com, Rabu (7/2/2018).

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan sebutan ‘zakat’ pada pemotongan gaji PNS dianggap menyesatkan. “Kalau PNS mau bersedekah atau berinfaq dengan ikhlas itu tentu sangat bagus. Tapi itu jangan disebut zakat agar tak menyesatkan. Tapi kalau sedekah atau infaq yang ikhlas tentu tak bisa dipotong langsung melalui Perpres atau Peraturan Menteri,” ucapnya.


Baca juga: Firman Wijaya Gandeng 11 Pengacara untuk Hadapi SBY

Menurut pria kelahiran 13 Mei 1957 itu, zakat maal menjadi wajib jika mencapai nishab dan haul. Sedangkan jika dilihat dari PNS golongan IIIA atau B saja rasanya belum dapat memenuhi syarat tersebut.

“Misal, seorang PNS bergaji Rp10 jt/bulan itu belum tentu wajib zakat. Gajinya dipakai makan, transport, SPP kuliah anak, cicilan rumah, dll. Misalkan tiap bulan bisa nabung Rp3 juta, maka juga belum wajib zakat, sebab kumulasi tabungannya 1 tahun hanya Rp36 juta, belum nishab. Masa, mau dipotong zakat? tutupnya.

Tim Pantau