Pantau Flash
BI Targetkan Pertumbuhan Kredit 2020 di Kisaran 9-11 Persen
11 Pos Lintas Batas Negara Terpadu Akan Rampung di 2020
Gilas Persija 4-1, Persebaya Juara Piala Gubernur Jatim 2020
Bersama OJK, Wapres Resmikan Bank Wakaf Mikro di Lombok Tengah
Anies Pastikan Sore Ini Tinggi Muka Air di Pintu Air Manggarai Normal

Gelar Sidang Putusan, Bawaslu Sebut KPU Langgar Tata Cara Input Situng

Headline
Gelar Sidang Putusan, Bawaslu Sebut KPU Langgar Tata Cara Input Situng Sidang laporan kecurangan BPN di Bawaslu (Foto: Pantau.com/Rizky Adytia)

Pantau.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia menggelar sidang putusan dugaan pelanggaran Sistem Penghitungan Suara (Situng) KPU dan quick count yang dilaporkan oleh BPN Prabowo-Sandiaga. Dalam sidang putusan ini, Bawaslu menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melanggar tata cara dan prosedur dalam sistem penghitungan (situng).

Baca juga: Petinggi BPN Sambangi Bawaslu (Lagi) Laporkan Kecurangan Pemilu

Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim, Abhan, Padapagenda pembacaan putusan, di kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

"Mengadili, satu, menyatakan KPU terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi pemungutan suara atau situng," ucap Abhan di ruang sidang Bawaslu RI, Kamis (16/5/2019).

Atas keputusan itu, sambung Abhan, majelis hakim meminta kepada KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu untuk memperbaiki prosedur pengisian data hasil pemungutan suara. Sebab, jika tak segera dibenahi akan berdampak kepada keresahan di masyarakat terkait dengan hasil pungutan suara.

"Dua, memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi pemungutan suara dalam situng," cetus Abhan

Sebelumnya, Direktur Bidang Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Sufmi Dasco Ahmad melaporkan pihak KPU ke Bawaslu dengan dua perkara yang merujuk pada sistem hitung (situng).

Baca juga: BPN Soroti Kecurangan Pengerahan ASN dalam Laporannya ke Bawaslu

Laporan itu teregistrasi dengan Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019. Selain itu, dalam laporannya pihak BPN meminta agar Situng KPU segera dihentikan.

Tim Pantau
Editor
Sigit Rilo Pambudi
Penulis
Sigit Rilo Pambudi
Reporter
Rizky Adytia Pramana
Category
Nasional

Berita Terkait: