Pantau Flash
Megawati Akan Umumkan Langsung 50 Pasangan Bakal Cakada 19 Februari 2020
RUU Cipta Kerja Belum Final, Menaker: Ruang Dialog Selalu Terbuka
Menkeu Ancam Akan Tarik Injeksi Modal Rp13 Triliun BPJS Kesehatan
Simeone: Liverpool Bakal Cetak Sejarah
PSSI Bakal ke Bali Pastikan Kesiapan Venue Piala Dunia

Gelar Sidang UU MD3, MK Akan Dengarkan Keterangan Presiden

Gelar Sidang UU MD3, MK Akan Dengarkan Keterangan Presiden Gedung Mahkamah Konstitusi (Foto: Pantau.com / Fery Heriadi)

Pantau.com - Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang lanjutan tiga perkara pengujian UU MD3 yang permohonannya diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), dan dua perserorangan warga negara Indonesia.

"MK akan menggelar sidang ketiga untuk tiga perkara pengujian UU MD3, dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden dan pihak DPR," kata juru bicara MK Fajar Laksono melalui pesan singkatnya yang diterima di Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Dalam berkas perkara yang diterima MK, para pemohon menyebutkan bahwa pasal-pasal dalam UU MD3 tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum, perlakuan tidak adil di hadapan hukum bagi masyarakat, bahkan pelanggaran hak asasi manusia.

Ketiga perkara tersebut menggugat ketentuan dalam Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan c, Pasal 73 ayat (5), Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3.

Baca juga: Protes UU MD3, KPK Tabuh Genderang Perang pada DPR

Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan c, dan ayat (5) menyatakan bahwa DPR berhak melakukan pemanggilan paksa melalui pihak kepolisian, bila ada pejabat, badan hukum, atau warga negara yang tidak hadir setelah dipanggil tiga kali berturut-turut oleh DPR.

Sementara Pasal 73 ayat (5) menyebutkan bahwa dalam menjalankan panggilan paksa tersebut Polri diperbolehkan menyandera setiap orang paling lama 30 hari.

Sedangkan Pasal 245 ayat (1) memuat bahwa setiap anggota DPR memiliki hak imunitas secara luas, sehingga hal ini mengancam kepastian hukum yang adil, juga mengancam adanya diskriminasi di hadapan hukum.

Pemohon menilai Pasal 122 huruf k telah bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, karena dalam pasal tersebut memuat ketentuan bahwa DPR akan melakukan langkah hukum bagi siapapun yang merendahkan martabat dan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Hal ini kemudian dinilai para pemohon merupakan upaya pembungkaman suara rakyat dalam memberikan kritik kepada penguasa legislatif, yang kemudian bertentangkan dengan prinsip hak asasi manusia dan demokrasi.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Penulis
Dera Endah Nirani
Category
Nasional

Berita Terkait: