Pantau Flash
Pemprov DKI Gandeng 26 Rumah Sakit Swasta Jadi Rujukan COVID-19
Wali Kota Bandung Minta Warga Waspadai Klaster Keluarga COVID-19
Kota Sukabumi Laporkan Kasus Kematian Pertama Akibat COVID-19
Kasus Baru Positif COVID-19 di Indonesia Hampir 5.000 per 25 September
Pembayaran Klaim Asuransi Terkait COVID-19 Capai Rp216 Miliar

Gerindra Diisukan Minta Jatah Menteri, Pengamat: Sangat Tidak Etis

Gerindra Diisukan Minta Jatah Menteri, Pengamat: Sangat Tidak Etis Ilustrasi (Foto: Pantau.com/Amin H. Al Bakki)

Pantau.com - Pengamat hukum dan administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Johanes Tuba Helan, menilai sangat tidak etis jika partai oposisi harus meminta jatah menteri dalam pemerintahan.

"Menurut saya, sangat tidak etis karena sebagai partai yang kalah dalam pilpres, seharusnya menempatkan diri sebagai oposan dalam pemerintahan," kata Johanes Tuba Helan kepada wartawan di Kupang, Rabu (9/10/2019).

Baca Juga: Karena Satu Kalimat Ini, Kapitra Yakin Fadli Zon Bakal Jadi Menteri Jokowi

Menurutnya, penyusunan kabinet oleh presiden menjadi hak partai politik yang tergabung dalam koalisi pemenang pemilu presiden (pilpres). Ia mengatakan, jika partai politik yang kalah dalam pilpres juga meminta jatah menteri, berarti perjuangan partai politik semata mencari jabatan atau kekuasaan saja.

"Ibarat pertandingan sepak bola. Sudah ada hasil kalah-menang, tetapi ketika bagi hadiah, pihak yang kalah juga minta hadiah. Apakah ini logis," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Partai Gerindra dikabarkan meminta jatah posisi menteri dalam pemerintahan Jokowi, menjadi sorotan menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019.

Dalam pemberitaan sejumlah media massa, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengungkapkan, partainya meminta tiga posisi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo.

Baca Juga: NasDem: Banyak yang Bertanya, Kenapa Hanya Gerindra Ditawari Kursi Menteri

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani juga mengakui adanya pembicaraan antara utusan Partai Gerindra dan Presiden Jokowi, terkait tawaran posisi menteri dalam pemerintahan periode 2019-2024.

"Pembicaraan itu memang ada. Kita tidak bisa pungkiri bahwa ada pembicaraan, ada pemikiran di sekitar Istana untuk itu," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta

Berita Terkait: