GP Ansor Cabut Rencana Konvoi ke Hollywings Sesuai Arahan Gus Yaqut

Headline
Kepala Divisi Advokasi Litigasi dan Non Litigasi Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat GP Ansor Dendy Zuhairil Finsa (tengah) berikan keterangan kepada wartawan di Polda Metro JayaKepala Divisi Advokasi Litigasi dan Non Litigasi Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat GP Ansor Dendy Zuhairil Finsa (tengah) berikan keterangan kepada wartawan di Polda Metro Jaya

Pantau – GP Ansor membatalkan rencana konvoi ke Hollywings malam ini, Sabtu (25/6/2022). Hal itu dikonfirmasi saat mendapat arahan langsung dari Ketua Umum GP Ansor yang juga Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut.

“Gus Yaqut mengarahkan konvoi malam ini ditunda,” kata Ketua GP Ansor DKI Jakarta Muhammad Ainul Simatupang, Sabtu (25/6/2022).

Dirinya mengaku dihubungi langsung oleh Gus Yaqut untuk menunda konvoi yang akan dilakukan malam ini. Gus Yaqut meminta agar GP Ansor menghormati proses hukum yang sedang dijalankan pihak kepolisian.

“Saya mohon petunjuk dari Gus Yaqut, saya minta arahan. Beliau menyampaikan bahwa ini sudah diproses hukum oleh polisi. Ya saya menafsirkan saja, tidak ada perintah eksplisit,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus promo Holywings gratis miras buat yang namanya Muhammad dan Maria.

Keenam tersangka merupakan karyawan dari Holywings Indonesia. Mereka memiki tugas dan fungsi masing-masing.

“Beberapa orang tersebut kita naikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Ada enam orang yang kita jadikan sebagai tersangka. Semuanya bekerja di Holywings kawasan BSD,” kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budhi Herdi Susianto.

Keenam tersangka itu yakni, EJD (27) selaku Direktur Kreatif, NDP (36) selaku Head Tim Promotion, DAD (27) sebagai desain grafis, EA (22) selaku admin tim promosi, AAB (25) selaku sosial media officer, dan AAM (25) sebagai admin tim promo yang betugas memberikan permintaan ke tim kreatif.

Para tersangka dijerat pasal pasal 14 ayat 1 dan 2 UU No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidang, khususnya pasal menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, pasal 156 atau pasal 156a KUHP yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama.

Juga pasal 28 ayat 2 UU ITE tentang menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

“Keenam tersangka yakni EJD (27), NDP (36), DAD (27), EA (22), A (25), dan AAM (25) kami kenakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara,” ujar Budhi.

Tim Pantau
Reporter
Renalya Arinda
Editor
Muhammad Rodhi